Juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) Omer Celik mengatakan proses "Turkiye Bebas Teror" yang telah berlangsung selama dua tahun kini memasuki tahap paling penting setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial diajukan ke parlemen.
Menurutnya, RUU tersebut menjadi landasan hukum bagi pelucutan senjata dan pembubaran PKK/KCK beserta seluruh afiliasinya.
Berbicara usai rapat Dewan Pengambilan Keputusan dan Eksekutif Pusat AK Party yang dipimpin Presiden Turkiye sekaligus Ketua AK Party Recep Tayyip Erdogan, Celik mengatakan Erdogan telah mengevaluasi perkembangan proses tersebut dan memberikan arahan mengenai langkah-langkah politik, kelembagaan, serta administratif yang diperlukan agar proses itu dapat diselesaikan dengan sukses.
Celik menyebut RUU tentang Penguatan Solidaritas Nasional dan Integrasi Sosial sebagai titik balik yang sangat penting karena membentuk kerangka hukum bagi pelucutan senjata dan pembubaran organisasi teroris PKK/KCK beserta seluruh struktur afiliasinya.
Menurutnya, proses tersebut bertujuan memastikan organisasi itu mengakhiri seluruh aktivitas bersenjata serta membubarkan seluruh cabang dan jaringannya, baik yang legal maupun ilegal, di Turkiye, Suriah, Irak, Iran, maupun Eropa.
Inisiatif disebut melampaui kebijakan keamanan
Celik mengatakan inisiatif "Turkiye Bebas Teror" bukan sekadar kebijakan keamanan dalam negeri.
Ia menilai tujuan "Turkiye Bebas Teror dan Kawasan Bebas Teror" juga harus dipahami sebagai respons kawasan terhadap berbagai upaya memecah belah masyarakat berdasarkan identitas etnis, agama, maupun mazhab.
Menurut Celik, selama bertahun-tahun kelompok-kelompok teroris dimanfaatkan sebagai alat oleh kekuatan asing untuk mengganggu stabilitas kawasan dan memecah hubungan antarmasyarakat.
Ia mengatakan berbagai proyek tersebut bertujuan menciptakan masyarakat yang terpecah sehingga warga Turki, Kurdi, Arab, dan berbagai kelompok agama didorong untuk saling berkonflik.
Sebaliknya, pendekatan Turkiye bertujuan menggantikan konfrontasi dengan kerja sama serta membangun masa depan kawasan yang dilandasi kebersamaan.
"Pemilik utama proses ini adalah 86 juta warga Turkiye," kata Celik seraya menegaskan bahwa seluruh proses dijalankan sesuai karakter konstitusional negara dan nilai-nilai bersama masyarakat.
Turkiye disebut telah membayar harga mahal
Celik mengatakan Turkiye telah membayar harga yang sangat mahal selama puluhan tahun memerangi terorisme. Ia menyampaikan penghargaan kepada aparat keamanan, para veteran, serta mereka yang gugur dalam perjuangan tersebut.
Menurutnya, proses yang berjalan saat ini dimungkinkan berkat pengalaman negara, kapasitas kelembagaan, dan perjuangan panjang melawan kelompok-kelompok bersenjata.
Ia mengatakan RUU yang diusulkan akan memberikan perlindungan hukum sekaligus mekanisme kelembagaan yang jelas untuk mengawasi jalannya proses.
Dalam sistem yang dirancang, undang-undang hanya akan mulai berlaku setelah penyerahan senjata diverifikasi dan dikonfirmasi secara resmi, kemudian diikuti keputusan Dewan Keamanan Nasional.
Parlemen akan mengawasi perkembangan melalui komisi khusus, sedangkan dewan yang dipimpin Wakil Presiden akan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan kelembagaan.
Menurut Celik, struktur tersebut menunjukkan bahwa proses akan dikelola melalui lembaga negara yang sah, pengawasan parlemen, serta prinsip negara hukum.
Ia menyebut RUU tersebut sebagai "sistem navigasi hukum" yang akan memandu otoritas dalam proses pelucutan senjata dan pembubaran organisasi, sekaligus memastikan seluruh persyaratan keamanan terpenuhi.
Celik menambahkan bahwa menghapus ancaman bersenjata dari agenda politik Turkiye akan membawa dampak yang jauh melampaui aspek keamanan.
Menurutnya, terorisme selama ini memberikan tekanan terhadap institusi demokrasi, perdebatan politik, dan kehidupan masyarakat. Jika proses tersebut berhasil, Turkiye akan memasuki iklim politik baru yang memungkinkan demokrasi berkembang lebih kuat.
"Hilangnya terorisme dari agenda akan menciptakan lingkungan politik yang merangkul seluruh 86 juta warga negara," ujarnya.
Fokus baru pada pembangunan dan perdamaian kawasan
Celik mengatakan berakhirnya terorisme bersenjata akan memberikan dampak positif terhadap parlemen, perekonomian, masyarakat sipil, serta hubungan antarkelompok di dalam masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut juga akan memungkinkan Turkiye lebih fokus pada pembangunan, perdamaian kawasan, dan pencapaian tujuan-tujuan nasional jangka panjang.
Ia menyebut RUU tersebut sebagai langkah bersejarah yang berpotensi menjadi titik balik dalam sejarah Republik Turkiye.
Apabila berhasil diselesaikan, kata Celik, pendekatan Turkiye dapat menjadi rujukan bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan keamanan serupa.
Celik juga menolak usulan pembentukan mekanisme pemantauan internasional maupun penunjukan pihak ketiga dari luar negeri sebagai pengawas.
Menurutnya, Turkiye memiliki kemauan politik, pengalaman kelembagaan, dan kapasitas demokrasi yang cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri.
"Turkiye tidak membutuhkan mata ketiga. Mata nasional yang mengawasi proses ini adalah seluruh 86 juta warga negara kita," katanya.
Ia menambahkan tujuan utama proses tersebut adalah menghapus secara permanen terorisme dan kelompok bersenjata dari agenda nasional serta membuka era baru yang didasarkan pada keamanan, politik demokratis, dan persatuan sosial.
Direktur Komunikasi: Langkah bersejarah menuju "Turkiye Bebas Teror"
Direktur Komunikasi Turkiye Burhanettin Duran mengatakan inisiatif tersebut akan memperkuat persatuan internal Turkiye sekaligus menjadi langkah bersejarah menuju terwujudnya target "Turkiye Bebas Teror".
"Langkah yang akan semakin memperkuat ketahanan nasional, memperkokoh solidaritas nasional, dan menjadi tonggak bersejarah menuju target 'Turkiye Bebas Teror' ini akan menjadi salah satu pencapaian terpenting dalam visi Abad Turkiye di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan," kata Duran melalui platform media sosial NSosyal.
Duran juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai politik, anggota parlemen, dan semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan RUU serta mendukung tekad Turkiye untuk sepenuhnya terbebas dari ancaman terorisme.
