Turki

Presiden Erdogan: Rencana Aksi HAM baru Turki untuk kepentingan rakyat

Presiden Erdogan mengumumkan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia inovatif, yang akan diterapkan selama periode dua tahun ke depan

Muhammad Abdullah Azzam   | 02.03.2021
Presiden Erdogan: Rencana Aksi HAM baru Turki untuk kepentingan rakyat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato dalam rapat pengumuman Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Pusat Kebudayaan dan Kongres Nasional Bestepe di Ankara, Turki pada 2 Maret 2021. (Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Agency)

Ankara

Havva Kara Aydin

ANKARA

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia baru Turki yang inovatif adalah tanggapan terhadap kehendak dan kebutuhan rakyat Turki, kata presiden negara itu pada Selasa.

“Penentu utama dalam menyusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Turki adalah kebutuhan dan tuntutan dari rakyat,” kata Presiden Recep Tayyip Erdogan, mengungkapkan rancangan 11 pasal, yang akan diterapkan selama dua tahun.

Berpidato di Pusat Kongres Bestepe di ibu kota Ankara, Erdogan menekankan bahwa rencana tersebut adalah buah dari konsultasi luas dengan masyarakat Turki.

Memberikan rincian tentang rencana baru tersebut, Erdogan mengungkapkan pihaknya ingin meningkatkan efektivitas sistem pengajuan pengaduan hukum secara individu ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan rencana tersebut, pengacara akan dapat mengajukan pengajuan individu secara daring ke Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan administratif diminta untuk mengeluarkan salinan keputusan tertulis penuh dalam waktu 30 hari setelah putusan, terang Erdogan.

Turki akan memulai proses komprehensif untuk merevisi aturan parpol dan UU pPmilu untuk memperkuat partisipasi demokrasi, ujar dia.

Komisi Kompensasi Hak Asasi Manusia yang baru akan menanggung biaya keuangan dari persidangan yang lama tanpa perlu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, kata Erdogan.

Dia juga berjanji bahwa Komisi Pemantau HAM independen untuk Lembaga Hukum Pidana akan dibentuk, anggotanya terdiri dari asosiasi pengacara dan pihak universitas.

- Menyelesaikan sengketa investor

Kantor Ombudsman investasi akan didirikan untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan investor, kata Erdogan.

Turki juga akan memberikan akses terbuka pada keputusan Ombudsman dan hak asasi manusia dan lembaga kesetaraan sambil juga melindungi privasi data pribadi, tutur Erdogan.

Dia menekankan bahwa untuk meningkatkan standar kebebasan berekspresi dan pers, Turki sedang mengembangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi kegiatan profesional jurnalis.

Beralih ke hak-hak non-Muslim di Turki, sebuah negara yang telah lama merangkul masyarakat dari semua agama dan latar belakang, Erdogan mengatakan Turki sedang merevisi Undang-Undang Dasar tentang pembentukan dan pemilihan dewan asosiasi komunitas non-Muslim. ”

Selain itu, staf sektor publik dan swasta dan pelajar akan diizinkan untuk mengambil cuti untuk hari raya keagamaan mereka.

“Tujuan akhir dari rencana aksi Turki adalah konstitusi sipil yang baru,” pungkas Erdogan.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın