ANKARA
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Senin menegaskan kembali dukungan negaranya untuk solusi dua negara di Siprus, dan menekankan perlunya memulai pembicaraan antara kedua belah pihak sebagai negara berdaulat yang setara.
"Jika akan ada negosiasi mengenai masalah Siprus, itu akan terjadi antara dua negara, bukan dua komunitas," kata Cavusoglu pada konferensi pers bersama di ibu kota Lefkosa setelah bertemu dengan Ersin Tatar, presiden Republik Turki Siprus Utara (TRNC).
Di daerah pantai Maras di timur, Cavusoglu mengatakan pemerintah Siprus Yunani ingin mengembalikan kota itu di bawah kendalinya, "tetapi itu milik Siprus Utara."
Maras, atau Varosha dalam bahasa Yunani, sebenarnya telah menjadi kota hantu karena terputus dari dunia selama 47 tahun. Sebagian wilayah - hanya sekitar 3,5 persen dari total luasnya - dibuka kembali pada Oktober 2020.
Maras ditinggalkan setelah resolusi Dewan Keamanan PBB 1984 yang mengatakan hanya penduduk asli yang bisa bermukim kembali di kota itu.
Orang luar dilarang masuk kecuali tentara Turki yang ditempatkan di TRNC.
Otoritas Turki dan TRNC telah berulang kali mendesak Siprus Yunani dan warga negara lain yang memiliki aset di Maras untuk mengajukan permohonan ke Komisi Properti.
Cavusoglu mengatakan Yunani "terlibat dalam hasutan dan retorika tidak jujur," serta menambahkan bahwa itu terbukti tidak dapat memberikan tanggapan hukum dalam menghadapi sikap Ankara.
Dia juga menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil Turki dan TRNC di Maras tidak melanggar hukum internasional.
Pada Senin pagi, Cavusoglu juga bertemu dengan sejawatnya Tahsin Ertugruloglu dan dia diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat tinggi lainnya selama kunjungannya.
Presiden Tatar, pada bagiannya, mengutuk upaya baru-baru ini oleh Yunani untuk memiliterisasi pulau-pulau di Laut Aegea, tepat di sebelah barat Turki, yang memiliki status non-militer di bawah perjanjian internasional.
Dia juga mengatakan bahwa akan terus mengikuti perkembangan terakhir tentang masalah tersebut dengan "penuh keprihatinan."
"Kerja sama antara TRNC dan Turki adalah yang paling penting dalam menjaga keseimbangan di Mediterania Timur," kata Tatar.
Berbicara tentang upaya berkelanjutan untuk memecahkan masalah Siprus, Tatar menambahkan bahwa proposal dari pihak Siprus Yunani yang akan "menurunkan kedaulatan TRNC dan membatasi otoritasnya adalah batal demi hukum."
Perselisihan selama beberapa dekade
Siprus telah terperosok dalam perselisihan selama beberapa dekade antara Siprus Yunani dan Siprus Turki, meskipun ada serangkaian upaya diplomatik oleh PBB untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif.
Serangan etnis Yunani yang dimulai pada awal 1960-an memaksa warga Siprus Turki untuk mundur ke daerah pojok demi keselamatan mereka.
Pada 1974, kudeta Siprus Yunani yang bertujuan untuk aneksasi terhadap Yunani menyebabkan intervensi militer Turki sebagai kekuatan penjamin untuk melindungi Siprus Turki dari penganiayaan dan kekerasan. Setelahnya, TRNC didirikan pada tahun 1983.
Pulau ini telah melihat proses perdamaian yang terputus-putus dalam beberapa tahun terakhir, termasuk inisiatif 2017 yang gagal di Swiss di bawah naungan negara-negara penjamin Turki, Yunani dan Inggris.
Pemerintah Siprus Yunani memasuki UE pada 2004, tahun yang sama ketika Siprus Yunani menggagalkan rencana Annan PBB untuk mengakhiri perselisihan yang sudah berlangsung lama.
