Türkİye

Menlu Turki sebut Operasi Irini UE diperalat untuk lawan negaranya

Berbicara di TRT World Forum, Menlu Cavusoglu mengatakan Turki adalah sekutu kuat NATO dan juga melihat masa depannya di Uni Eropa

Muhammad Abdullah Azzam  | 03.12.2020 - Update : 03.12.2020
Menlu Turki sebut Operasi Irini UE diperalat untuk lawan negaranya Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. (Foto file - Anadolu Agency)

Ankara

Ali Murat Alhas

ANKARA

Menyoroti solidaritas Uni Eropa (UE) sering disalahgunakan, Menteri luar negeri Turki pada Rabu menegaskan bahwa Operasi Irini baru-baru ini telah digunakan sebagai alat untuk melawan Turki.

“Ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional,” ujar Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu saat berbicara pada panel berjudul “Realitas Baru dan Hubungan Antarnegara Setelah Covid-19” di Forum TRT World keempat.

Menlu Cavusoglu juga menyampaikan pendapatnya tentang interaksi diplomatik di era Covid-19, serta multilateralisme dan kebijakan luar negeri Turki secara umum.

"Turki adalah sekutu kuat NATO dan juga melihat masa depannya di Uni Eropa," kata Cavusoglu.

"Setelah kita mengatasi kebingungan yang sebagian besar ada di pihak Eropa, saya yakin bahwa langkah bersejarah aksesi Turki ke dalam UE dapat dibicarakan."

Dia menuturkan bahwa penyelesaian perselisihan yang sedang berlangsung antara Ankara dan Brussel akan memiliki "efek transformatif" pada lingkungan Turki yang lebih luas juga.

Mengomentari perkembangan di Mediterania Timur, di mana ketegangan meningkat sejak penemuan cadangan hidrokarbon, Cavusoglu mengatakan perhatian utama negaranya adalah untuk melindungi hak-haknya, bersama dengan hak-hak Republik Turki Siprus Utara (TRNC).

Menurut menteri Turki itu, Yunani dan Siprus Yunani mencoba untuk memaksakan agenda "unilateral dan maksimalis" mereka terhadap Turki, menyalahgunakan solidaritas Uni Eropa untuk mempromosikan "agenda nasionalis" mereka kepada para anggota blok itu.

Operasi Irini

Di antara topik yang dikomentari Cavusoglu adalah penggeledahan kapal kargo berbendera Turki tanpa persetujuan otoritas Turki pada 22 November.

Dalam pelanggaran hukum internasional yang jelas, Operasi Irini, inisiatif Uni Eropa untuk menerapkan embargo senjata PBB di Libya, digunakan sebagai alat untuk melawan Turki.

Cavusoglu mencatat bahwa fregat Jerman yang menghentikan secara paksa kapal kargo berbendera Turki tidak menemukan barang selundupan di dalam kapal, sedangkan anggota kru kapal telah dianiaya dan dilecehkan.

"Kami sangat memprotes tindakan ilegal ini. Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang embargo senjata Libya tidak mengesampingkan kebebasan navigasi. Kami berhak menggunakan setiap alat hukum dan sah yang tersedia untuk memberikan tanggapan," sebut dia.

Menlu Turki melanjutkan dengan mengatakan bahwa pelatihan Turki dan dukungan militer untuk pemerintah Libya yang diakui PBB tidak hanya mencegah perang saudara tetapi juga membuka jalan bagi proses politik yang dipimpin PBB.

Turki, yang memiliki garis pantai kontinental terpanjang di Mediterania Timur, juga menolak klaim batas maritim Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani, menekankan bahwa klaim yang berlebihan ini melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki.

Dalam beberapa bulan terakhir Turki telah mengirim beberapa kapal penelitian untuk mengeksplorasi sumber daya energi di Mediterania Timur, menegaskan haknya sendiri di wilayah tersebut, serta hak milik TRNC.

Para pemimpin Turki berulang kali menekankan bahwa Ankara mendukung penyelesaian semua masalah yang luar biasa di kawasan itu melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dialog dan negosiasi.

Suriah

Sementara itu, operasi Turki di Suriah telah membuka jalan bagi kembalinya lebih dari 411.000 warga Suriah ke tanah air mereka, kata Cavusoglu.

Dia menggarisbawahi bahwa kehadiran pasukan Turki di barat laut kota Idlib mencegah bencana kemanusiaan dan gelombang migrasi yang lain.

Dia juga mencatat bahwa operasi Turki membersihkan lebih dari 8.000 kilometer persegi dari kelompok teror YPG/PKK dan Daesh.

"Upaya kami sebagai Penjamin Astana bersama dengan PBB membuka jalan bagi kerja Komite Konstitusi Suriah," lanjut dia.

Suriah telah berada dalam kekacauan sejak awal 2011 ketika perang saudara berdarah meletus setelah rezim Bashar al-Assad menindak protes pro-demokrasi dengan keganasan yang tak terduga.

Menjadi negara tuan rumah pengungsi teratas di dunia dengan lebih dari 3,6 juta warga Suriah sebagai bagiannya, Turki menjadi salah satu negara yang paling terpengaruh oleh perang saudara Suriah, yang telah menyebabkan ratusan ribu kematian dan kehancuran di sejumlah daerah pemukiman yang menyebabkan pengungsian sekitar 6,2 juta orang, menurut PBB.

Sejak 2016, Turki telah meluncurkan tiga operasi anti-teror yang berhasil melintasi perbatasannya di Suriah utara untuk mencegah pembentukan koridor teror.

Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan UE - bertanggung jawab atas kematian 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Konflik Armenia dan Azerbaijan

Merujuk pada konflik di wilayah Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Karabakh Atas, antara Azerbaijan dan Armenia, menteri luar negeri Turki mengatakan "invasi ilegal seperlima wilayah Azerbaijan sejak awal 1990-an dianggap sebagai konflik yang berat."

"Ketika Armenia melanjutkan agresinya melalui serangan berulang kali, konflik berubah menjadi kekerasan lagi," tutur dia.

Menekankan bahwa Turki mendukung solusi yang dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB), dia mengatakan bahwa pemerintah Ankara menyambut pernyataan bersama yang ditandatangani antara Azerbaijan, Armenia dan Rusia.

Dia juga menegaskan Turki akan mengambil peran untuk menjaga perdamaian dan memantau gencatan senjata atas permintaan Baku.

Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan. Tapi, itu telah diduduki Armenia sejak awal 1990-an.

Bentrokan baru di wilayah itu meletus pada 27 September, dan diakhiri dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia, yang dipandang sebagai kemenangan bagi Azerbaijan.

Meningkatnya populisme di Eropa

Cavusoglu berpendapat bahwa letusan wabah virus korona memperburuk tren intoleransi, rasisme dan Islamofobia yang meningkat di benua itu, dia menyesali bahwa "Eropa adalah pusat dari tren negatif semacam itu", terutama di bagian barat benua itu.

Menteri itu menambahkan bahwa Turki prihatin dengan wacana populis, rasis, anti-imigran yang berkembang di Eropa, menambahkan bahwa pidato kebencian dan penghinaan sedang meningkat terhadap Muslim yang keamanan dan kesejahteraannya berada di bawah ancaman.

"Wacana populis dan rasis hanya akan memperkuat kelompok radikal dan teroris," tutur dia.

Mengomentari "perlakuan buruk" terhadap para pencari suaka oleh Yunani dan Badan Penjaga Pantai dan Perbatasan Eropa (Frontex), Menlu Turki mengatakan itu adalah kebijakan-kebijakan yang melawan hukum internasional karena Eropa bungkam terhadap masalah tersebut.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.