Erdogan: Kami ingin lihat implementasi komitmen dari Finlandia dan Swedia

ANKARA 

Menandatangani perjanjian untuk mengatasi masalah terorisme Turki adalah langkah pertama, dan sekarang saatnya Swedia dan Finlandia mengimplementasikan komitmen mereka, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat.

Berbicara pada upacara wisuda Universitas Pertahanan Nasional di Istanbul, Erdogan mengatakan jika kedua negara Nordik tetap berpegang pada persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian trilateral, Turki tidak akan menentang keanggotaan mereka di NATO.

Tetapi jika kita melihat tanda-tanda untuk mengulur-ulur atau kemunafikan mereka, kita akan kembali mengambil posisi lama kita, ujar dia.

Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftarkan diri untuk bergabung dengan aliansi pada Mei, keputusan yang didorong oleh perang Rusia di Ukraina.

Tetapi Turki, anggota lama aliansi, menyuarakan keberatan atas tawaran keanggotaan mereka, mengkritik negara-negara tersebut karena menoleransi dan bahkan mendukung kelompok teroris.

Menjelang KTT Madrid NATO, Turki, Finlandia, dan Swedia pada Selasa menandatangani sebuah memorandum menyusul pembicaraan empat arah di Madrid.

Perjanjian tersebut memungkinkan kedua negara Nordik untuk menjadi anggota NATO, tetapi mereka harus mengambil langkah-langkah untuk mendukung upaya anti-terorisme Turki, dan mencabut embargo senjata terhadap Ankara.

Setelah perjanjian tersebut, NATO secara resmi mengundang kedua negara Nordik untuk bergabung dengan aliansi militer beranggotakan 30 negara.

Menyinggung hubungan dengan Yunani, Erdogan mengatakan Turki menyadari "aktivitas yang mengganggu oleh Yunani."

Dia mengatakan Turki akan terus menanggapi "provokasi yang dilakukan terus-menerus" oleh Yunani dan pelanggaran wilayah udara Turki.

Erdogan mengatakan Athena tampaknya tidak menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi.

"Saya berharap orang-orang Yunani, melalui cara-cara demokratis, akan memberikan pesan dan pelajaran yang diperlukan kepada penguasa mereka, yang mengejar petualangan yang akan berakhir dengan bencana bagi mereka," sebut dia.

Bulan lalu, presiden Turki mengkritik Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis atas komentarnya tentang Turki selama kunjungan resmi ke AS, dan mengatakan bahwa perdana menteri Yunani tidak lagi layak untuk berhadapan dengannya.

Turki dalam beberapa bulan terakhir juga meningkatkan kritik terhadap penempatan pasukan Yunani di pulau-pulau di Aegean timur, dekat pantai Turki dan dalam banyak kasus terlihat dari pantai.

Pulau-pulau ini harus didemiliterisasi di bawah Perjanjian Lausanne 1923 dan Perjanjian Paris 1947, sehingga pasukan atau senjata apa pun di pulau-pulau itu dilarang keras.