Tentara Filipina minta aturan kontraterorisme yang lebih keras

Muhammad Latief

JAKARTA 

Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) membutuhkan landasan hukum lebih kuat untuk menangani masalah terorisme yang meningkat dengan menyuarakan amandemen the Human Security Act.

“Bahaya nyata terorisme ada di sini. Kemungkinan serangan teroris di Luzon Utara, meskipun ini sedang diverifikasi," juru bicara AFP Brigjen Edgard Arevalo, seperti dikutip dari Philstar.

Arevalo mengatakan bahwa mereka ingin menghapus denda P500.000 per hari pada petugas keamanan jika menangkap tersangka teroris yang kemudian dibebaskan. Tentara juga ingin memperpanjang periode penyelidikan kustodian tiga hari.

Menurut dia, denda yang besar dan kuat hanya akan menimbulkan keraguan petugas keamanan dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka teroris.

Dia juga menekankan bahwa periode tiga hari saat ini yang diberikan kepada penyelidik untuk mengumpulkan bukti terhadap tersangka teroris tidak cukup.

Menurut dia pemerintah harus menerapkan ketentuan dalam undang-undang yang melarang glorifikasi tindakan terorisme terutama di media sosial.

Pihak berwenang, katanya, juga harus dapat membekukan segera dugaan rekening bank dari tersangka teroris.

Arevalo mengatakan pemboman di Katedral Jolo, di sebuah kamp militer di Indanan di Sulu; dan di Lamitan, Basilan adalah tindakan terorisme yang perlu segera ditangani.

Dia juga mengatakan AFP telah memantau masuknya tujuh kelompok teroris di Filipina awal tahun ini dan bahwa ada kelompok-kelompok teroris asing yang melatih para pelaku bom bunuh diri di Luzon Utara.

Ditanya apakah ada ancaman terorisme di Metro Manila, Arevalo mengatakan "tidak ada ancaman khusus," tetapi itu bukan alasan untuk "bersantai dan menurunkan penjaga kami."