Regional

Rohingya dan perjuangannya memperoleh pendidikan

Tanpa akses ke pendidikan tinggi, masa depan komunitas etnis Muslim yang teraniaya di Myanmar tetap suram

Rhany Chairunissa Rufinaldo   | 24.02.2020
Rohingya dan perjuangannya memperoleh pendidikan Ilustrasi. (Foto file-Anadolu Agency)

Dhaka

Sorwar Alam, Md. Kamruzzaman

COX'S BAZAR/DHAKA, Bangladesh 

Mohammad Akhter Hossain, seorang pemuda Rohingya, sedang duduk di depan sebuah pondok di kamp pengungsi yang luas di Cox's Bazar, sebuah distrik di Bangladesh selatan.

Dia menatap tanpa tujuan, matanya mencari apa yang tersisa di masa depan yang tidak diketahui.

Hossain, 32, segera dibawa pergi oleh beberapa pria Rohingya lainnya ketika mereka memulai pekerjaan dengan sebuah LSM internasional yang beroperasi di kamp yang menampung lebih dari satu juta pengungsi itu.

Pria-pria tersebut memiliki masa lalu yang sama dan keprihatinan mereka untuk masa depan juga sama.

Mereka adalah beberapa di antara ratusan ribu yang melarikan diri ke Bangladesh dari penumpasan brutal Myanmar terhadap komunitas Rohingya, sebuah operasi militer yang dicap PBB sebagai “contoh tekstual dari pembersihan etnis".

Saat ini, mereka bersama-sama tersiksa menunggu keluarga mereka dan orang-orang terkasih yang masih terjebak di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 Rohingya menyeberang ke Bangladesh setelah serangan Agustus 2017 oleh militer Myanmar, mendorong jumlah total pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi lebih dari 1,2 juta.


Tidak ada akses ke Pendidikan

Sebelum berangkat kerja, Hossain berbicara kepada Anadolu Agency tentang cobaan yang mengerikan kepada Rohingya di Rakhine, menceritakan kembali diskriminasi sistemik untuk menekan komunitas mayoritas Muslim.

Baginya, pendidikan adalah salah satu cara paling ampuh yang melaluinya, tetapi belum ada kemajuan yang dicapai oleh Rohingya.

“Sangat sedikit anak-anak kami pergi ke sekolah dasar di sana [di Rakhine]. Pendidikan dasar mereka kebanyakan di madrasah atau maktab [pusat pendidikan Islam di masjid-masjid],” ujar dia.

Pendidikan tinggi, tambah Hossain, adalah sesuatu yang kurang penting bagi kebanyakan warga Rohingya - bukan karena pilihan tetapi karena diskriminasi mengakar yang mereka hadapi di Myanmar.

Selama hampir empat dekade, kewarganegaraan Rohingya ditolak di Myanmar dan mereka dilarang memegang pekerjaan di pemerintahan.

Pembatasan itu adalah salah satu dari banyak ketentuan yang diberlakukan pada kelompok etnis pada 1982 di bawah undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial yang secara efektif menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan.

Hukum, yang disahkan oleh kediktatoran militer, membatasi kewarganegaraan hanya untuk 135 ras nasional yang tinggal di perbatasan Myanmar sebelum invasi Inggris pada 1824.

"Sebagian besar dari kita tidak tertarik menghabiskan uang untuk pendidikan anak-anak kita [karena tidak akan ada gunanya]," kata Hossain.

Dia menjelaskan bahwa mengejar pendidikan tinggi di Myanmar juga dapat menyebabkan lebih banyak ancaman terhadap kehidupan Rohingya.

“Anggota komunitas kami yang berpendidikan adalah target utama di Rakhine. Mereka selalu lebih mungkin dibunuh atau dilenyapkan, ” ungkap Hossain.

Seorang siswa Rohingya yang sekarang tinggal di kota terbesar Myanmar, Yangon, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa saat ini hanya ada 45 Rohingya yang belajar di Universitas Yangon.

Dua lainnya, menurut dia, terdaftar di perguruan tinggi kedokteran yang berbeda.

“Tapi mereka tidak belajar sebagai Rohingya. Mereka harus mendapatkan Kartu Verifikasi Nasional (NVC) [yang menandai Rohingya sebagai orang asing] sebelum mendapatkan izin masuk,” kata siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Kami tidak punya pilihan sehingga kami memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk mengejar pendidikan tinggi, meskipun itu berarti mengorbankan identitas Rohingya kami,” lanjut dia.

Dia mengatakan 30 dari 47 siswa ditawari untuk kuliah hanya dalam tiga bulan terakhir karena tekanan internasional yang meningkat, termasuk proses pengadilan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ).

“Ada sekitar 600.000 warga Rohingya masih tinggal di Myanmar, dan 140.000 di antaranya berada di kamp-kamp internal yang dikelola oleh pemerintah. Mereka yang tinggal di kamp tidak memiliki akses ke pendidikan apa pun,” jelas dia kepada Anadolu Agency.

Hak-hak dasar dirampas

Akses ke pendidikan untuk Rohingya menjadi fokus diskusi panel di ibu kota Bangladesh, Dhaka, pekan lalu.

“Kami kehilangan semua hak dasar di Myanmar. Kami tidak dapat bergerak dengan bebas ke mana pun di negara ini, dan bahkan perlu izin untuk menikah, merencanakan keluarga, atau membuka usaha kecil,” kata Tun Khin, presiden Organisasi Rohingya Burma Inggris.

Dia menyoroti bahwa kewarganegaraan sebagai kunci menuju masa depan yang aman bagi Rohingya.

“Semua hak kami, termasuk akses ke pendidikan, terkait dengan hak kami untuk menjadi warga negara. Tanpa jaminan kewarganegaraan, kami tidak akan pernah kembali ke Myanmar. Kami tidak akan pernah menerima Kartu Verifikasi Nasional karena itu berarti kami mengakui kami adalah imigran di negara sendiri,” tutur Khin.

Hla Myant, seorang aktivis hak-hak Rohingya dan presiden Asosiasi Komunitas Intelektual Rohingya di Australia (RICAA), mendesak dunia untuk berbuat lebih banyak untuk memberi masyarakat akses ke pendidikan tinggi.

“Jika waktu terus berlalu dan anak-anak kita tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, komunitas Rohingya akan memiliki krisis kepemimpinan di masa depan. Itu akan menjadi risiko serius bagi identitas, martabat dan keberadaan kita,” ujar Myant.

Saat ini, ada lebih dari 1,2 juta Rohingya yang tinggal di kamp-kamp sementara di Cox's Bazar.

Hampir setengah dari 540.000 anak-anak pengungsi di bawah usia 12 tahun kehilangan pendidikan, sementara sisanya hanya memiliki akses yang sangat terbatas ke sekolah.

"Hanya segelintir anak remaja yang saat ini dapat mengakses segala bentuk pendidikan atau pelatihan," kata sebuah laporan gabungan 2019 UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi, dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

Sebuah laporan internal yang disiapkan oleh tentara Bangladesh September lalu mengatakan ada 400.000 anak-anak Rohingya - berusia antara 12 dan 17 tahun - yang tidak menerima pendidikan apa pun.


Masa depan dan harapan

Pada Januari 2020, pemerintah Bangladesh mencabut embargo pendidikan dasar bagi anak-anak Rohingya di kamp-kamp pengungsi.

Langkah itu dielu-elukan oleh komunitas internasional dan aktivis hak asasi manusia, tetapi tidak melakukan apa pun untuk menebus kurangnya infrastruktur, pendanaan dan kondisi kehidupan manusia di kamp-kamp pengungsi.

"Ini jelas merupakan perkembangan positif dalam hal setidaknya memberikan Rohingya akses ke tingkat pendidikan dasar," kata Profesor Imtiaz Ahmed dari Universitas Dhaka pada diskusi panel.

Namun, Ahmed mengatakan mungkin perlu waktu puluhan tahun bagi pemulangan 1,2 juta pengungsi Rohingya di Bangladesh.

"Dalam keadaan seperti itu, dunia tidak dapat membuat komunitas ini kehilangan hak dasarnya untuk pendidikan tinggi," tutur dia.

Menurut Ahmed, Universitas internasional harus menawarkan lebih banyak beasiswa kepada siswa Rohingya.

"Mereka bahkan dapat meluncurkan kuota untuk komunitas yang teraniaya ini,” imbuh dia.

Dia kemudian berbicara kepada Anadolu Agency dan berbagi pandangan lain untuk membantu Rohingya dalam perjuangan mereka mendapatkan akses pendidikan.

“Jika pemerintah Bangladesh mengizinkan, lembaga bantuan dan LSM yang bekerja di kamp-kamp pengungsi dapat memperkenalkan program pendidikan menengah dan tinggi secara online," jelas sang profesor.

"Ini hanya usulan saya, tetapi penelitian khusus dapat dilakukan untuk menemukan cara untuk memastikan akses ke pendidikan tinggi bagi Rohingya," tambah Ahmed.

Razia Sultana, seorang aktivis hak-hak Rohingya, mengatakan pendidikan dan kesadaran sama-sama penting bagi komunitas yang teraniaya itu.

“Sangat penting untuk mendidik para wanita yang tinggal di kamp-kamp ini. Tetapi dengan itu juga penting untuk membuat mereka menyadari bagaimana pendidikan tinggi dapat mengubah hidup mereka. Saat ini, sebagian besar anak perempuan yang berhasil mendapatkan pendidikan dasar berhenti di sana dan menggunakannya hanya untuk mencari pekerjaan di kamp," ujar Sultana.

Dia menegaskan bahwa mereka dan semua anggota komunitas Rohingya harus diberi akses ke pendidikan tinggi dan juga diberitahu bagaimana hal itu dapat memberi mereka kehidupan dan masa depan di luar kamp-kamp pengungsi.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.