Regional

Pemuda Malaysia tuntut semua menteri tanggung jawab terkait konflik dengan Agong

Angkatan Belia Islam Malaysia menyampaikan seluruh menteri wajib bertanggungjawab bersama atas segala keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Perdana Menteri

Pizaro Gozali Idrus  | 30.07.2021 - Update : 30.07.2021
Pemuda Malaysia tuntut semua menteri tanggung jawab terkait konflik dengan Agong Sejumlah warga menggelar aksi #EnamTuntutan kepada Pemerintah Perikatan Nasional di depan pintu gerbang Gedung Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 30 April 2021. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Kelompok pemuda Malaysia menegaskan seluruh anggota Kementerian harus bertanggungjawab atas pelanggaran prinsip konstitusi dan demokrasi usai pemerintah menghadapi konflik dengan Raja tekait pencabutan sepihak undang-undang darurat Covid-19.

Angkatan Belia Islam Malaysia mengatakan hal ini selaras dengan aturan Perlembagaan Persekutuan negara itu di mana seluruh menteri wajib bertanggungjawab bersama atas segala keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Perdana Menteri.

“Menurut doktrin Ministerial Responsibility, terdapat beberapa prinsip ‘Duty to act with unanimity’ yang bermaksud seluruh anggota Jemaah Menteri bertindak sebagai satu suara kepada warga awam, Parlimen serta Yang di-Pertuan Agong,” ucap Presiden ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz dalam keterangannya kepada Anadolu Agency pada Jumat.

ABIM, kata Faisal, menegaskan tindakan kerajaan yang menghina institusi Istana, Parlemen, dan seluruh warga yang menjunjung prinsip Rukun Negara Malaysia adalah tindakan seluruh kementerian.

Oleh karena itu, selain desakan agar Perdana Menteri mundur secara terhormat, ABIM mendesak seluruh menteri bertanggungjawab atas pelanggaran prinsip Perlembagaan Persekutuan untuk memohon maaf secara terbuka kepada rakyat,” kata dia.

Raja Malaysia pada Kamis menyampaikan kritik atas langkah pemerintah Malaysia mencabut undang-undang darurat Covid-19 atau Ordinan Darurat secara sepihak tanpa melalui persetujuan Agong telah melanggar konstitusi.

Kritik terbuka Raja kepada pemerintahan Muhyiddin Yassin merupakan yang pertama kalinya sejak perdana menteri Malaysia itu naik ke tampuk kekuasaan sejak Maret tahun lalu.

Seketaris Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan dalam pernyataannya bahwa Konstitusi Federal dengan jelas menyatakan bahwa kekuasaan untuk memberlakukan dan mencabut peraturan darurat berada di tangan Raja.

Senin lalu, Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hassan tiba-tiba menyampaikan bahwa pemerintah akan mencabut semua undang-undang darurat dan tidak meminta raja untuk memperpanjang darurat Covid-19 yang berakhir pada 1 Agustus.

Pengumuman tiba-tiba itu memicu ketakutan dan kemarahan di negara yang, seperti banyak negara lain di Asia Tenggara, berada di tengah gelombang Covid-19 yang berkembang akibat varian Delta yang sangat menular.

Beban kasus virus Malaysia sekarang di atas 1 juta dan jumlah kematian lebih dari 8.700, dengan angka harian mencapai rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir.

Malaysia adalah negara monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya dengan saran dari perdana menteri dan kabinet.

Tetapi raja juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diberlakukan.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın