Regional

Menguji nyali Presiden Duterte hadapi manuver kapal China di perairannya

Duterte dianggap berbuat salah dengan membandingkan kemenangan arbitrase atas China dengan selembar kertas, untuk dibuang ke sampah

Pizaro Gozali Idrus,Devina Halim,Umar Idris   | 07.05.2021
Menguji nyali Presiden Duterte hadapi manuver kapal China di perairannya Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (LITO BORRAS - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA (AA) - Pernyataan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte, yang menganggap kemenangan Filipina pada pengadilan arbitrase internasional atas Laut Filipina Barat hanyalah secarik kertas dan tidak berarti apa-apa bagi negara terus menjadi bola panas.

“Sebenarnya, saya akan memberitahumu untuk memberikannya padaku dan aku akan memberitahumu (…) itu hanya selembar kertas. Saya akan membuangnya ke tempat sampah,” kata Presiden Duterte dalam pidatonya Rabu malam.

Di satu sisi, pernyataan itu dianggap tidak menghargai putusan arbitrase yang memenangkan Filipina.

Pernyataan ini juga memperlihatkan lembeknya Duterte terhadap manuver China di perairan yang menurut hukum internasional berada di bawah kekuasaan Filipina.

Namun, di sisi lain pernyataan tersebut mewakili realitas yang harus dihadapi negara di Asia Tenggara itu yang tidak bisa berbuat apa-apa atas manuver-manuver kapal China di Laut Filipina Barat.

Duterte dianggap keliru

Merespons polemik tersebut, mantan perwira Angkatan Laut Filipina Magdalo Rep. Manuel Cabochan III melayangkan kritik keras atas pernyataan Duterte.

Cabochan mengatakan bahwa Duterte telah berubah menjadi "pengacara untuk China".

“Duterte sudah gila. Kemenangan arbitrase Filipina bukan hanya selembar kertas," ujar dia.

"Ini adalah penegasan hukum tentang apa yang menjadi milik kami - penegasan bahwa klaim China tidak berdasar dan ilegal, " lanjut Cabochan dalam pernyataannya, Jumat.

Presiden Duterte mengaku siap berdiskusi dengan China apabila terjadi konflik di wilayah sengketa.

Menurut dia, negaranya tidak perlu bertindak kasar terhadap China, bahkan jika mereka terlibat sengketa maritim.

Presiden Duterte menilai Filipina banyak berutang kepada China.

“Faktanya, kami memiliki banyak hal untuk berterima kasih kepada China atas bantuannya di masa lalu, dan saat ini,” ucap Duterte.

China telah mendonasikan 600.000 dosis vaksin Sinovac kepada Filipina, yang kemudian digunakan untuk memulai proses vaksinasi di Filipina pada 1 Maret lalu.

Pakar hukum maritim Filipina Jay Batongbacal menyatakan Presiden Duterte berbuat salah dengan membandingkan kemenangan arbitrase atas China dengan selembar kertas, untuk dibuang ke sampah.

“Pernyataan [Duterte] itu meresahkan dan saya berharap pemerintah menarik kembali pernyataan itu,” kata Batongbacal dalam wawancara dengan media lokal News 5.

Batongbacal mencatat dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Vietnam, menyebut putusan arbitrase ini sebagai dasar untuk menggugat klaim China yang berlebihan.

“Sangat menyedihkan mendengar bahwa bahkan setelah kemenangan kami, dia tetap mengabaikan betapa pentingnya keputusan itu,” kata Batongbacal.

Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional membantah klaim China seluas 90 persen dari Laut China Selatan.

China juga disebut melanggar hak tradisional Filipina untuk mengambil ikan di Scarborough Shoal, bagian dari Laut China Selatan.

Makian Menlu Fillipina

Belakangan ini, situasi kedua negara tersebut memanas setelah serbuan kapal China di Laut Filipina Barat.

Terbaru, Filipina melayangkan protes diplomatik terkait pemblokiran Penjaga Pantai China (CCG) terhadap Penjaga Pantai Filipina (PCG) di sekitar Bajo de Masinloc, Laut China Selatan.

Filipina juga telah mengajukan setidaknya lima protes diplomatik terhadap China terkait isu Laut China Selatan pada 2021.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin pada Senin menuliskan cuitan berisi sumpah serapah yang meminta kapal-kapal China keluar dari perairan yang disengketakan.

Ini menjadi perang kata-kata terbaru dengan Beijing terkait Laut China Selatan.

"Apa yang kamu lakukan terhadap pertemanan kita? Kamu. Bukan kami. Kami sedang berusaha. Kamu. Kamu seperti orang bodoh yang memaksakan perhatian pada pria tampan yang ingin menjadi teman; bukan untuk menjadi ayah dari provinsi China...," tweet Locsin.

Tak lama setelah Locsin itu berkicau, Duterte pun menegaskan bahwa China masih merupakan rekan penting bagi Filipina.

"Hanya karena kami punya konflik dengan China, bukan berarti kami harus kasar dan tak menghormati," tutur Presiden Duterte.

Menanggapi makian Locsin, China mendesak Filipina untuk menerapkan "etiket dasar" dalam berdiplomasi.

Melalui pernyataan pada Selasa, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa "diplomasi mikrofon" tak akan menyelesaikan masalah.

"Fakta-fakta terus memperlihatkan bahwa diplomasi mikrofon tak bisa mengubah fakta, hanya merusak kepercayaan bersama," demikian pernyataan Kemlu China.

Perlu gandeng AS

Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai Filipina perlu menggandeng Amerika Serikat dalam mengatasi serbuan kapal China di wilayah maritim Filipina.

Menurut Hikmahanto, tidak ada mekanisme internasional lain yang dapat dilakukan setelah pengadilan arbitrase internasional memenangkan Filipina terkait sengketa Laut China Selatan.

“Paling mekanismenya yang ada, Filipina harus mengajak Amerika Serikat, agar mereka yang berhadapan dengan China,” kata Hikmahanto kepada Anadolu Agency, Jumat.

Menurut Hikmahanto, Duterte belakangan ini terkesan ingin mengambil langkah penyelesaian dengan berhadapan langsung dengan China.

Hikmahanto melihat adanya perubahan pada sikap Duterte yang sebelumnya dinilai tidak terlalu menggubris putusan arbitrase serta menginginkan dialog dengan China.

“Sekarang dia bilang sudahlah tidak usah pengadilan-pengadilan, kita berhadapan saja langsung, maunya lebih kuat, lebih memunculkan nasionalisme," ujar dia.

"Kalau kertas saja tidak ada artinya, buktinya tidak diindahkan juga oleh China,” tambah dia.

Meskipun sudah ada putusan pengadilan internasional, kapal-kapal China masih sering kali berada di wilayah Filipina di Laut China Selatan sehingga membuat Filipina berang.

Menurut Hikmahanto, negara-negara besar memang kerap kali mengabaikan putusan pengadilan internasional.

Hikmahanto menggambarkan, situasi di lapangan yang terjadi seperti prinsip hukum rimba, siapa yang kuat akan menang.

“China kan merasa dirinya sudah kuat," ujar dia.

-- Rumitnya menyelesaikan sengketa laut

Pengamat kemaritiman dan intelijen, Soleman Ponto sengketa laut tidak pernah mudah diselesaikan.

Dari pengalaman kemenangan arbitrase Indonesia dalam sengketa Pulau Miangas dan konflik di perairan Natuna dengan Vietnam, maka bisa disimpulkan bahwa putusan tersebut sulit dieksekusi.

“Pengalaman [Indonesia] dengan Vietnam tentang Laut China Selatan sulit dieksekusi. Makanya Duterte mengatakan putusannya hanya selembar kertas,” kata Ponto kepada Anadolu Agency.

Ponto mengatakan militer China memiliki pengaruh kuat sehingga mereka bisa bertindak sesuka hati dalam isu Laut China Selatan.

“Sekarang dia memaksa semua orang harus kerja sama. Termasuk dalam kasus Laut China Selatan ini. Ujung-ujungnya kerja sama,” kata Ponto.

Ponto mengatakan isu di Laut China Selatan bukan kepemilikan tapi hak pengelolaan, eksplorasi dan eksploitasi yang semuanya bernilai ekonomi.

“Di Laut China Selatan itu adanya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), maka isunya adalah pengelolaan.

"Jika kedaulatan radiusnya 12 mil. Lagi pula tidak semua ZEE dikerjasamakan dengan China, hanya di LCS saja. Kita masih punya banyak wilayah ZEE, belum disentuh,” ungkap Ponto.

Ponto juga menyampaikan ASEAN sendiri belum mempunyai sikap mengenai konflik Laut China Selatan.

Sikap mengenai persoalan itu selalu dikembalikan kepada masing-masing anggota.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın