Hayati Nupus
02 Desember 2020•Update: 03 Desember 2020
JAKARTA
Mahkamah Konstitusi Thailand memenangkan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dalam sidang etik, sekaligus membebaskannya dari pelengseran kursi pemimpin tertinggi negara.
Gugatan itu menyoal rumah dinas militer yang tetap Prayut tempati meski dia telah pensiun September 2014 lalu, kutip Channel News Asia.
Partai Pheu Thai, kelompok oposisi terbesar di parlemen melayangkan gugatan itu dan menuduh Prayut melanggar hukum Konstitusi.
Pasal Konstitusi Thailand melarang pejabat pemerintah untuk menerima keuntungan dari lembaga negara dan perusahaan, karena berpotensi konflik kepentingan.
Bila pejabat itu dinyatakan bersalah dan melanggar etika, maka dia akan didiskualifikasi dari kursi pemerintahan.
Karena sidang menyatakan Prayut tidak melanggar etik dalam kasus ini, maka dia tetap langgeng sebagai perdana menteri.