Regional

Krisis politik Malaysia dan peluang koalisi UMNO-Pakatan Harapan

UMNO tanpa Pakatan Harapan tidak bisa membentuk pemerintahan baru, sebaliknya juga dengan Pakatan Harapan, kata pakar

Pizaro Gozali Idrus  | 30.07.2021 - Update : 30.07.2021
Krisis politik Malaysia dan peluang koalisi UMNO-Pakatan Harapan Pengunjuk rasa berkumpul di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli 2021 untuk memprotes kegagalan pemerintah Perikatan Nasional (PN) dan menuntut Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin untuk mengundurkan diri. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Akademisi Malaysia mengatakan krisis politik di negaranya membawa kekuasaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berada pada titik kritis setelah Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia menuding pemerintah telah melanggaran konstitusi dengan mencabut undang-undang darurat Covid-19 tanpa persetujuannya.

Azmi Hassan, ahli politik dari Universitas Teknologi Malaysia, menyampaikan pelanggaran terhadap konstitusi Raja memiliki implikasi politik yang besar terhadap kekuasaan Muhyiddin, apalagi perdana menteri Malaysia itu hanya unggul tipis dalam jumlah kursi di parlemen.

“Jika anggota United Malay National Organization (UMNO) menarik diri dengan hanya empat lima orang ahli parlemen, itu sudah cukup untuk menumbangkan pemerintahan Muhyiddin Yassin,” ucap Azmi kepada Anadolu Agency pada Jumat.

Dalam aturan politik Malaysia, diperlukan minimal 112 dari 222 kursi anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Muhyiddin telah memerintah dengan mayoritas tipis 113 kursi dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.

Dari jumlah itu, 38 di antaranya kursi milik UMNO yang merupakan sekutu terbesar pemerintah.

Parlemen Malaysia akan kembali bersidang pada Senin mendatang untuk membahas persoalan ini setelah sidang ditunda sejak Kamis sore karena adanya infeksi Covid-19 di gedung dewan.

Dalam konferensi pers di gedung parlemen pada Kamis, Anwar Ibrahim mengatakan dia telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin dan mengklaim mayoritas anggota parlemen tidak lagi mendukung perdana menteri.

UMNO dalam pernyataannya pada Kamis juga telah meminta Muhyiddin Yassin mengundurkan diri secara terhormat karena tidak mematuhi keputusan raja untuk membahas peraturan darurat di parlemen dan mencabut aturan darurat itu tanpa persetujuan raja.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan tindakan Muhyiddin adalah “pengkhianatan terhadap Raja".

Sementara itu, Wakil Presiden UMNO Mohamed Khaled Nordin juga telah mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara sebagai jalan keluar dari konflik yang melibatkan pemerintah dan institusi raja.

"UMNO tidak akan dan tidak wajar terseret dalam konflik ini. Komimen UMNO sejak awal pendiriannya adalah mempertahankan institusi Raja,” ucap dia dalam pernyataannya pada Jumat.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan pemerintah mengklaim masih mendapat dukungan lebih dari 110 dari 222 anggota parlemen Malaysia, tanpa merinci lebih jauh.

Masyarakat sipil desak Muhyiddin mundur

Sementara itu aliansi masyarakat sipil Malaysia menghendaki Raja Malaysia untuk memecat Muhyiddin sebagai perdana menteri.

Pada Jumat pagi, Koalisi Aksi Memorandum Rakyat Malaysia, yang terdiri dari 40 NGO, mendatangi Istana Raja Malaysia untuk mengajukan memorandum kepada Agong, untuk memecat Muhyiddin Yassin.

Mustapa Mansor, ketua koalisi, mengatakan pencabutan undang-undang darurat tanpa persetujuan Raja Malaysia adalah tindakan yang tidak menghormati konstitusi dan bertentangan dengan sistem Demokrasi Parlementer.

“Muhyiddin dan barisan kabinetnya perlu mundur secara terhormat dan kami berharap Agong dapat memastikan proses pelantikan perdana menteri baru melalui sistem dukungan mayoritas di Parlemen sesuai prinsip demokrasi,” ucap dia kepada Anadolu Agency lewat sambungan telepon.


Peluang koalisi UMNO dan Pakatan Harapan

Azmi mengatakan krisis politik di Malaysia ini membuka peluang bagi UMNO dan Pakatan Harapan untuk berkoalisi membentuk pemerintahan baru karena posisi kedua blok itu sama kuat.

Pakatan Harapan adalah aliansi tiga partai politik oposisi Malaysia yang dipimpin Ketua Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim dengan total 89 kursi.

“UMNO tanpa Pakatan Harapan tidak bisa membentuk pemerintahan baru, sebaliknya juga Pakatan Harapan tanpa dukungan UMNO tidak bisa mendirikan pemerintahan,” kata Azmi.

Namun, kata Azmi, akar rumput UMNO tidak menginginkan koalisi dengan Pakatan Harapan karena konflik politik antara dua pesaing utama itu.

Situasi, lanjut Azmi, menjadi dilema bagi UMNO karena dengan 38 kursi anggota parlemen membuat UMNO tidak kuat menjadi king maker dalam menbentuk pemerintah baru.

“Mereka memerlukan sokongan daripada Pakatan Harapan. Paling tidak dari sekutu Pakatan Harapan yaitu Partai Keadilan Rakyat yang diketuai Anwar Ibrahim,” kata Azmi.

Raja Malaysia pada Kamis menyampaikan kritik atas langkah pemerintah Malaysia mencabut undang-undang darurat Covid-19 atau Ordinan Darurat secara sepihak tanpa melalui persetujuan Agong telah melanggar konstitusi.

Kritik terbuka Raja kepada pemerintahan Muhyiddin Yassin merupakan yang pertama kalinya sejak perdana menteri Malaysia itu naik ke tampuk kekuasaan sejak Maret tahun lalu.

Senin lalu, Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hassan tiba-tiba menyampaikan bahwa pemerintah akan mencabut semua undang-undang darurat dan tidak meminta raja untuk memperpanjang darurat Covid-19 yang berakhir pada 1 Agustus.

Pengumuman tiba-tiba itu memicu ketakutan dan kemarahan di negara yang, seperti banyak negara lain di Asia Tenggara, berada di tengah gelombang Covid-19 yang berkembang akibat varian Delta yang sangat menular.

Beban kasus virus Malaysia sekarang di atas 1 juta dan jumlah kematian lebih dari 8.700, dengan angka harian mencapai rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir.

Malaysia adalah negara monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya dengan saran dari perdana menteri dan kabinet.

Tetapi raja juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diberlakukan.



Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.