Regional

Indonesia tegaskan pertemuan menlu ASEAN bukan pengakuan ke junta Myanmar

Pejabat Kementerian Luar Negeri RI mengatakan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar akan segera memulai tugasnya di negara tersebut

Devina Halim   | 04.08.2021
Indonesia tegaskan pertemuan menlu ASEAN bukan pengakuan ke junta Myanmar Gedung sekretariat Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara di Jakarta pada 8 Agustus 2017. ( Surya Fachrizal Aprianus - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Indonesia menegaskan joint communique yang dikeluarkan dari Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-54 tidak bisa dilihat sebagai pengakuan terhadap junta Myanmar yang melakukan kudeta pada 1 Februari.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R. Suryodipuro mengungkapkan setiap dokumen resmi tingkat menteri kini dimulai dengan “the meeting…” sejak kudeta militer di Myanmar.

Sebelumnya, awal dokumen resmi dimulai dengan kata-kata “we the ministers…”.

“Jadi tidak ada bentuk pengakuan, minimal pengakuan formal, terhadap status kehadiran para menteri,” ungkap Sidharto dalam konferensi pers daring, Rabu.

Dalam joint communique yang diterbitkan pada hari ini, ASEAN resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus kepada Myanmar.

Penunjukkan utusan khusus ASEAN merupakan salah satu poin dalam konsensus yang disepakati para pemimpin negara ASEAN terkait krisis Myanmar saat bertemu di Jakarta, akhir April lalu.

Sidharto mengungkapkan Erywan akan segera memulai tugasnya di Myanmar dengan timeline yang jelas serta akan diberi akses penuh kepada semua pihak terkait di Myanmar.

Utusan khusus, kata Sidharto, akan melapor pada pertemuan tingkat menlu mendatang di bulan September.

Meski proses berlangsung cukup alot, Sidharto mengatakan ASEAN kompak dalam penunjukkan Erywan sebagai utusan khusus dan mengenai pentingnya implementasi konsensus lima poin.

Indonesia kemudian meminta Myanmar harus bekerja sama dalam konteks ASEAN.

“Karena bagaimanapun juga kesuksesan special envoy akan merupakan keberhasilan dari Myanmar untuk keluar dari krisis ini yang sekarang sudah berlapis-lapis,” kata Sidharto.

Adapun isi konsensus lainnya yakni menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, dialog konstruktif antara seluruh pihak terkait untuk mencari solusi damai.

Kemudian, menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Dalam pernyataan yang sama, ASEAN menyambut komitmen Myanmar terhadap implementasi dari konsensus lima poin.

ASEAN sekaligus mendorong Dewan Pengurus AHA Centre agar segera mulai merumuskan panduan kebijakan untuk menerapkan konsensus lima poin.

Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.

Kelompok masyarakat sipil mencatat 946 orang tewas sejak militer melakukan kudeta di Myanmar dan 5.478 orang masih ditahan.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.