Hayati Nupus

JAKARTA

Diplomat tinggi Filipina membawa persoalan Recto Bank ke pertemuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di New York.

Di hadapan para peserta pertemuan dari berbagai negara itu, Sekretaris Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr mengatakan bahwa setiap negara anggota PBB harus mematuhi konvensi laut dan memberikan bantuan kepada mereka yang tengah kesulitan di laut, terutama dalam situasi hidup dan mati.

“Menyelamatkan orang dalam kesusahan adalah kewajiban yang diakui secara universal; dan dalam hukum perdata, mungkin juga hukum umum; meninggalkan orang dalam kesusahan adalah kejahatan, terutama jika kita penyebab kesusahan itu,” ujar Locsin dalam pidatonya.

Aturan ini, kata Locsin, juga diakui oleh Konvensi Organisasi Maritim Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut dan Konvensi Pencarian dan Penyelamatan Maritim.

Kepala DFA menambahkan bahwa tak adanya sanksi di bawah hukum internasional bagi mereka yang tak menegakkan tugas memberikan bantuan harus menjadi perhatian.

Pidato itu terkait insiden 9 Juni lalu, ketika kapal penangkap ikan Filipina tenggelam setelah ditabrak kapal pukat China di Laut Filipina Barat, dekat Recto Bank.

Dia juga menekankan bahwa tabrakan itu terjadi di zona ekonomi eksklusif Filipina.

“Insiden ini, secara diplomatis, menyoroti moral dan mungkin legal,” ujar Locsin.

Filipina adalah salah satu negara yang menandatangani UNCLOS pada 1982, yang menjadi dasar arbitrase di pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu.

Pada Juli 2016, pengadilan yang dibantu UNCLOS memutuskan mendukung Manila untuk membatalkan klaim garis sembilan dasbor Beijing atas Laut Cina Selatan.