Asosiasi mahasiswa nilai Patani masih jauh dari perdamaian

Pizaro Gozali 

JAKARTA

sosiasi mahasiswa Patani menilai perdamaian masih jauh terjadi di Thailand Selatan akibat buntunya proses negosiasi antara pemerintah dan kelompok perlawanan.

Koordinator Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Patani (Gempita) Aiman bin Ahmad menegaskan kekerasan di Patani bukanlah hal baru dan terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Masyarakat Patani sering ditangkap, dipenjara dan dibunuh dengan tak berperikemanusian,” ungkap dia merespons Hari Perdamaian Internasional dalam siaran persnya, pada Minggu.

Aiman mengatakan salah satu konflik yang membekas di hati rakyat Patani adalah tragedi peristiwa Tak Bai pada 2004 silam.

Dalam peristiwa itu, kata dia, puluhan warga Muslim terbunuh dan banyak anak menjadi yatim piatu.

“Namun pemerintah dan militer Thailand tidak bertanggung jawab atas tragedi tersebut,” jelas dia.

Aiman menyampaikan sampai hari ini masyarakat Patani tetap memperjuangkan hak-hak mereka dan bersabar dengan situasi yang terjadi.

"Harapan masyarakat Patani untuk meraih perdamaian akan tetap menjadi cita-cita besar dalam kehidupan berbangsa," pungkas dia.

Sejak 2004, konflik bersenjata di empat provinsi di selatan Thailand telah menewaskan 7.000 jiwa.

Pada 2013, Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani, salah satu gerakan pembebasan kemerdekaan Patani, yang diwakili Hasan Thoiyib.

Perundingan pada waktu itu ditengahi oleh pemerintah perdana menteri Malaysia Najib Abdul Razak.

Namun, perundingan antara BRN dan Pemerintah Thailand berhenti pada 2014 karena kekacauan kudeta militer yang dipimpin Prayuth Chan-ocha terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra.

Prayut Chan-ocha kembali memperbarui proses perundingan yang hampir melahirkan zona aman antara kedua pihak.

Juni lalu, fasilitator Malaysia untuk pembicaraan damai di Thailand Selatan melakukan kunjungan selama dua hari ke wilayah tersebut, lansir Thai PBS World pada Rabu.

Kunjungan ini adalah pertama dilakukan oleh mantan kepala polisi Malaysia Abdul Rahim bin Mohammad Noor sejak ditunjuk menggantikan Ahmad Zamzamin Hashim.