Regional

Aktivis ajak rakyat Myanmar matikan internet pada 30 September

Penutupan akses internet masih terjadi di kota Ponnagyun, Mrauk-U, Kyauktaw, dan Minbya, di negara bagian Rakhine

Umar İdris   | 11.09.2019
Aktivis ajak rakyat Myanmar matikan internet pada 30 September Ilustrasi. (Foto file-Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Para aktivis meminta seluruh masyarakat Myanmar tidak menggunakan internet pada 30 September sebagai protes atas pemutusan jaringan internet di empat kota di negara bagian Rakhine.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Hak-Hak Digital Myanmar sedang mengusung kampanye 101 Hari Pemadaman Internet.

Kelompok ini telah mengirim surat protes kepada pemerintah karena telah memutus jaringan internet di empat kota di negara bagian Rakhine, kata Daw Ohmar Khin, direktur The Myanmar Centre for Responsible Business, seperti dikutip MyanmarTimes.

Pemerintah Myanmar mengklaim penutupan internet merupakan bagian dari tindakan pengamanan sebagai merespon terhadap bentrokan antara Tatmadaw (militer Myanmar) dengan Pasukan Arakan di sembilan kota di negara bagian Rakhine dan Chin.

Pada 31 Agustus, menteri transportasi dan komunikasi Myanmar mengumumkan pemulihan layanan internet di lima kota, dari sembilan kota yang ditutup.

Penutupan akses internet masih terjadi di kota Ponnagyun, Mrauk-U, Kyauktaw, dan Minbya, di negara bagian Rakhine.

"Pemerintah mengatakan penutupan akses internet demi keamanan negara, apakah kota-kota itu sekarang dalam keadaan damai dan stabil sejak akses internet ditutup? Semua orang memiliki hak untuk mengakses internet," kata Ma Htike Aung, salah seorang aktivis.

Pemerintah Myanmar dituduh menggunakan pemadaman internet sebagai senjata untuk mengurangi perbedaan pendapat dan kerusuhan. Selama kerusuhan sosial di Mandalay pada tahun 2016, pemerintah juga menutup layanan internet di daerah tersebut.

Oliver Spencer, seorang penasihat dari lembaga Free Expression Myanmar, mengatakan penutupan di daerah konflik mengkhawatirkan karena teknologi adalah cara tercepat untuk memberikan bantuan dan bantuan darurat untuk warga sipil yang terkena dampak. Di sinilah orang mendapatkan informasi yang akurat, tambahnya.

U Maung Sein, seorang administrator desa Phayagyi di Ponnagyun, menyatakan kekecewaannya bahwa daerah itu tidak memiliki akses internet, karena internet telah menjadi sarana berkomunikasi utama dengan dunia luar.

Shutdown internet merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan pemerintah harus memiliki alasan yang kuat sebelum memutuskan layanan internet di daerah konflik, kata JesKaliebe Petersen, CEO Phandeeyar, pusat teknologi komunitas yang mendorong teknologi dan inovasi di Myanmar.

Orang-orang di daerah pedesaan Myanmar menggunakan internet untuk mengakses informasi tentang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pertanian, dan keuangan.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın