Regional

100 hari sejak kudeta militer di Myanmar, 783 orang tewas

Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, 3.859 orang masih ditahan, 86 orang di antaranya dijatuhi hukuman

Devina Halim   | 12.05.2021
100 hari sejak kudeta militer di Myanmar, 783 orang tewas Demonstrasi menentang junta militer di Myanmar (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, sebanyak 783 orang tewas oleh pasukan junta hingga 11 Mei 2021 atau tepat 100 hari Myanmar berada di bawah kekuasaan militer.

Dalam laporannya pada Rabu dini hari, AAPP mencatat, ada tambahan dua korban dari Negara Bagian Kachin yang tewas pada Senin dan didokumentasikan pada Selasa.

AAPP juga melaporkan, 3.859 orang masih ditahan, di mana 86 orang di antaranya dijatuhi hukuman.

Selama 100 hari sejak kudeta militer, AAPP mengungkapkan, warga sipil di Myanmar mengalami berbagai bentuk penganiayaan dan properti mereka dihancurkan setiap harinya.

Sektor bisnis, politik, sosial, hingga kesehatan di negara tersebut kini berada di ambang kehancuran.

“Warga sipil tidak dapat mengakses perawatan kesehatan dan pelacakan Covid telah dihentikan, menempatkan populasi pada risiko menghadapi gelombang ketiga Covid,” kata AAPP dalam keterangannya.

Menurut AAPP, penembakan tak beralasan yang dilakukan pasukan junta juga memburuk setiap harinya.

Kelompok masyarakat sipil itu melaporkan, seorang dokter hewan bernama Sai Aik Kwan ditangkap tentara ketika melewati Batalyon Infanteri 389 di Hopin, pada 8 Mei 2021.

Tentara, kata AAPP, mengikat Sai dan menembaknya di kepala, kemudian meninggalkan jenazahnya di sebelah saluran pembuangan.

Namun, pasukan junta merampas jenazah Sai di hari pemakamannya dan kemudian mengembalikan jenazah Sai ke keluarga dengan kondisi kepala telah dimutilasi.

“Di sertifikat kematian, mereka mengeklaim dia (Sai) tewas karena overdosis. Jelas bahwa Dr. Sai Aik Kwan dibunuh secara tidak adil,” ungkap AAPP.

Pasukan junta juga dilaporkan terus menindas pegawai publik yang terlibat dalam Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM).

Menurut AAPP, hal itu dilakukan karena CDM mengakibatkan mekanisme operasi junta terputus.

Ke depannya, AAPP melihat kemungkinan pasukan junta akan meminta bayaran untuk membebaskan pegawai publik yang ditahan.

Pasukan junta kini dinilai menggunakan taktik untuk mendapatkan keuntungan politik dan menciptakan sistem suap.

Meski begitu, warga sipil di Myanmar masih terus melakukan aksi protes menentang militer.

“Tampaknya warga sipil dibiarkan membela diri dan mengakhiri kediktatoran ini sendiri,” tulis AAPP.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın