Wapres Jusuf Kalla: Kita tidak bisa selesaikan masalah ekonomi tanpa stabilitas politik

JAKARTA  

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla akan menyelesaikan jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia pada tahun ini.

Genap sudah 10 tahun pria yang berusia 77 tahun ini menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama dua periode pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan Presiden Joko Widodo (2014-2019) untuk menangani berbagai persoalan di Indonesia.

Banyak capaian yang telah Indonesia dapatkan di bawah Jusuf Kalla pada bidang ekonomi, perdagangan, dan perdamaian. Termasuk hubungan persahabatan antara Indonesia dan Turki.

Jusuf Kalla mengatakan Indonesia telah memiliki hubungan baik dengan Turki, ini menjadi modal besar untuk menjalin kerjasama kedua negara. "Presiden Jokowi, termasuk saya memiliki hubungan yang baik khususnya dengan Presiden Erdogan, kedua negara dapat semakin erat meningkatkan kerjasama, antara lain bidang ekonomi dan pariwisata," kata Jusuf Kalla, kepada Anadolu Agency Indonesia, Jumat.

JK, sapaan akrabnya, menjadi aktor kunci dalam menyelesaikan konflik di Ambon dan Aceh. Di akhir masa jabatannya tahun ini yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, JK masih terlibat dalam proses perdamaian di kawasan.

Dalam waktu dekat JK akan mengundang sejumlah ulama dari Pakistan, Afganistan ke Jakarta, termasuk perwakilan ulama dari kelompok Taliban.

Apa rencana JK setelah tidak lagi menjabat wakil presiden? Apakah ingin mendedikasikan diri dalam proses perdamaian? Berikut ini nukilan wawancara khusus reporter kantor berita Turki Anadolu Agency (AA) Dandy Koswaraputra, Umar Idris, Mahmut Attanur, Pizaro Gozali Idrus, serta tim visual Firdaus Wajdi, dan Anton Raharjo, dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jumat.

ANADOLU (AA): Anda telah menjabat dua kali sebagai wakil presiden, selama periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Apa peran paling tak terlupakan yang telah Anda kontribusikan untuk setiap pemerintahan?

JUSUF KALLA (JK): Sepuluh tahun adalah waktu yang cukup lama, ada banyak hal yang telah kita capai. Pertama, masalah perdamaian di Indonesia, Alhamdulillah, kami sudah bisa menyelesaikannya selama ini.

Kedua, dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo, kami memecahkan masalah ekonomi dan stabilitas politik bersama. Itu penting, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi tanpa stabilitas politik.

AA: Salah satu peran Anda yang paling berkesan bagi publik adalah sebagai pembawa perdamaian, antara lain di Ambon dan menjadi penggagas perdamaian di Aceh. Dengan pengalaman ini, Indonesia sebenarnya memiliki kompetensi untuk menjadi inisiator perdamaian di ASEAN, seperti terlibat di Filipina selatan, Thailand selatan, dan Rohingya. Apakah ada kendala dalam proses ini yang bisa Anda bagi?

JK: Masalah perdamaian sangat tergantung pada kedua pihak dan keinginan mereka untuk perdamaian. Jika kedua belah pihak memiliki tekad yang kuat, kita dapat dengan mudah merumuskan solusi untuk perdamaian.

Sebenarnya, kami telah mencoba untuk terlibat dalam proses perdamaian di Thailand beberapa kali. Saya bertemu dengan perwakilan mereka beberapa kali untuk membahas masalah itu, walaupun politik dalam negeri Thailand membuyarkan usaha-usaha itu ini, seperti Rohingya di Myanmar.

Saya sendiri pergi ke sana [Myanmar] dua-tiga kali. Saat ini, kami sedang membangun rumah sakit sebagai bagian dari upaya pemersatu.

Indonesia juga aktif dalam proses perdamaian Afghanistan. Kami akan mengadakan pertemuan tiga pihak dan mengundang lebih banyak ulama dari Afghanistan dan Pakistan dalam waktu dekat. Kami juga berencana mengundang Taliban.

Semua seperti itu kita laksanakan. Tapi butuh waktu. Tentu masing-masing berbeda-beda keadaan dalam negerinya

AA: Dalam kasus Bangsamoro, Anda menjadi salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi di Filipina Selatan dan terbukti bahwa situasinya jauh lebih baik sekarang. Apakah ada saran atau informasi yang dapat Anda bagikan mengenai hal ini?

JK: Saat itu, ketika Kivlan Zen memimpin tim penjaga perdamaian di daerah itu, saya telah berpartisipasi dalam proses perdamaian. Malaysia mengambil inisiatif saat ini, sementara Indonesia masih menunjukkan dukungan untuk proses perdamaian.

Kami ingin mereka memberikan otonomi di Filipina selatan. Itu telah diberikan melalui undang-undang dan melalui koordinasi dengan Malaysia. Jadi, situasi saat ini jauh lebih aman dari sebelumnya.

AA: Sekarang masyarakat Bangsamoro telah menerima hak mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga perdamaian di wilayah otonomi Bangsamoro?

JK: Itu sudah menjadi urusan dalam negeri Filipina karena sudah berupa undang-undang yang memberikan Bangsamoro otonomi yang lebih luas. Tinggal kemampuan sumber daya manusia di sana. Kesulitan di sana adalah terlalu banyak senjata, semua orang punya senjata. Jadi sedikit saja ada masalah, bisa muncul lagi masalah.

AA: Apa yang sudah Anda kontribusikan dan sampaikan dalam mengatasi konflik di Thailand Selatan?

JK: Perdana menteri dan panglima militer Thailand beberapa kali datang ke Indonesia, untuk mencari tahu tentang pengalaman kita. Kita juga beberapa kali berbicara dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-Cha, tetapi memang belum dicapai suatu kesesuaian. Mudah-mudahan bisa berlanjut nantinya.

AA: Peran Anda sendiri di dalam negeri itu sangat krusial, terutama pasca pemilu. Apa yang bapak bisa lakukan dalam menjembatani adanya sengketa dua pihak ini tidak terjadi konflik horizontal yang berkelanjutan?

JK: Kita merasa puas dan senang bahwa akhirnya konflik antara pasangan calon 01 dan 02 itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dan kedua belah pihak sepakat menerima apa saja keputusan selama MK itu independen. Dan MK juga berjanji untuk independen. Jadi kita menunggu sampai keputusan keluar bulan ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik.

Kita lihat hari ini saat dimulainya pengadilan, tidak ada massa, malah lebih banyak petugas keamanan. Pak Prabowo telah meminta pendukungnya untuk tidak bertindak yang bertentangan dengan konstitusi dan tidak perlu hadir di sidang. Jadi ini berjalan dengan baik. Dan itu aturan dalam Undang-Undang kita, kalau tidak puas bawa ke Mahkamah Konstitusi.

AA: Selama era kepemimpinan Jokowi, Anda memiliki peran kunci dalam membangun hubungan perdagangan antara Indonesia dan Turki. Bagaimana Anda melihat hubungan ekonomi antara kedua negara selama lima tahun terakhir dan bagaimana Anda melihat masa depan hubungan ini?

JK: Hubungan dagang kita terus meningkat dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang energi dan listrik. Peran Turki cukup bagus di situ. Satu-satunya kendala adalah jarak. Namun, kami masih memiliki peluang untuk berkembang karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Mungkin kita bisa menganggapnya sebagai faktor pendukung. Tetapi pedagang itu selalu berpikir apa yang lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat.

Memang ada perubahan dalam situasi politik Turki, yang menyebabkan beberapa penyesuaian dalam hubungan perdagangan. Tetapi Indonesia masih melihat Turki sebagai teman yang sangat baik.

AA: Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penerus Anda sebagai wakil presiden berikutnya?

JK: Pada dasarnya, tugas wakil presiden adalah membantu presiden membangun negara di bidang ekonomi, politik dan sosial serta melaksanakan tugas-tugas khusus yang disepakati bersama dengan presiden. Seperti di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya menangani pembangunan ekonomi khususnya.

Meskipun kondisinya berbeda sekarang, semua keputusan diambil bersama. Karena itu, kebersamaan penting untuk membangun bangsa.

AA: Apa rencana Anda ke depan setelah Anda tidak lagi menjadi wakil presiden?

JK: Pertama, saya ingin menikmati masa pensiun saya. Umur saya sudah 77 tahun. Tentu saja, saya ingin menikmati hidup saya, bermain dengan cucu-cucu saya, jalan-jalan dan banyak lagi.

Selain itu, saya juga berencana untuk terus menangani bidang sosial, agama dan pendidikan. Saya masih menjabat sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia serta menjadi penasihat di beberapa universitas.

AA: Apa pesan Anda untuk masyarakat Turki?

JK: Kami ingin menyampaikan terima kasih atas semua kerja sama yang telah terbangun, terutama kepada Presiden Erdogan yang memiliki hubungan baik dengan Presiden Jokowi dan saya juga. Kami akan terus mengembangkan hubungan kami. Karena warga negara kami senang bepergian ke Turki, kami juga ingin mengundang warga Turki untuk melihat banyak tempat indah di Indonesia .

AA: Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia dalam perang dagang antara AS dan China?

JK: Perang dagang China-AS memiliki efek negatif, yang akan menurunkan perdagangan antara kedua negara. Jika ekspor China menurun, maka permintaan barang industri dan bahan baku dari Indonesia seperti nikel, biji besi, dan batubara juga akan menurun.

Efek positifnya adalah investasi China akan ditransfer ke Asia Tenggara, karena kami memiliki perdagangan bebas dengan Beijing. Selain itu Indonesia juga memiliki Sistem Preferensi Umum (GSP) dengan AS sehingga dapat memiliki tarif khusus di AS.

Bahan-bahan Indonesia dapat menjadi alternatif pengganti barang dari China. Saat ini, investasi Cina di Indonesia terus tumbuh. Di Sulawesi Tengah, mencapai puluhan triliun. Besar sekali. Saya berharap ini akan terus tumbuh karena upah tenaga kerja di sini masih lebih rendah daripada di negara mereka. Jadi, kami masih mengupayakan hal seperti itu.

AA: Bagaimana soal naiknya tiket pesawat Indonesia yang dikeluhkan oleh masyarakat?

JK: Tiket pesawat itu 80 persen komponen biaya dalam bentuk US Dollar. Baik spare part, maintenance-nya, dan asuransinya. Jadi begitu rupiah melemah, maka otomatis tiket dalam nilai rupiah akan naik. Kalau tidak naik, kita akan kesulitan. Itu terjadi di mana-mana.

AA: Jadi kondisi ini normal?

JK: Ya tergantung dari sisi perbandingannya. Kalau dibanding beberapa tahun lalu, memang harga tiket naik. Tapi dibanding tarif angkutan di negara-negara lain, kita masih lebih murah.

AA: Soal maskapai asing yang diundang ke Indonesia bagaimana progresnya?

JK: Sebenarnya itu bukan hal yang baru. Air Asia itu dulu masuk modalnya Malaysia. Tiger Air yang dulu mengelola Mandala juga mundur karena tidak mudah untuk bersaing di Indonesia.

AA: Bagaimana Anda melihat peran Indonesia dalam proses perdamaian Afghanistan?

JK: Pertama, Indonesia sebagai populasi Islam terbesar dan Afghanistan sebagai negara dengan kelompok besar organisasi Islam. Kami berharap mereka dapat mencapai rekonsiliasi, antara pemerintah di bawah Presiden Ghani dan Taliban yang mengendalikan beberapa daerah.

Kami menawarkan ide rekonsiliasi dengan pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak. Indonesia siap menerima mereka untuk dilatih di Indonesia untuk membantu mereka mencapai perdamaian dan rekonsiliasi sehingga umat Islam tidak lagi terpecah.

AA: Bagaimana Anda melihat peran Indonesia dalam menampung para pengungsi dan Rohingya secara khusus?

JK: Indonesia menampung pengungsi bukan hal baru. Bertahun-tahun yang lalu, setelah perang Vietnam, kita menjadi tuan rumah bagi para pengungsi Vietnam di Pulau Galang sampai UNHCR memindahkan mereka ke negara ketiga yang telah setuju untuk menerima mereka dan pada akhirnya memberi mereka pemukiman permanen.

Sama halnya dengan pengungsi Rohingya. Indonesia bukan tujuan utama mereka. Mereka ingin hidup dan mendapatkan pekerjaan di negara maju yang lebih baik. Oleh karena itu, kami menerimanya sesuai dengan salah satu filosofi dasar Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memberikan fasilitas kepada mereka.