Turki tolak laporan terorisme AS yang tak adil dan bias

ANKARA/ISTANBUL

Turki menolak laporan baru yang dibuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) tentang terorisme, di mana laporan itu tidak adil mengevaluasi perjuangan Ankara melawan kelompok-kelompok teroris.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sehari setelah laporan baru itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Laporan Negara tentang Terorisme 2020, yang dirilis pada pekan lalu, merendahkan perjuangan Turki melawan kelompok teroris seperti PKK, DHKP-C, dan Daesh/ISIS serta kontribusinya terhadap upaya kontra-teror internasional.

Atas tuduhan dalam laporan upaya kontra-teror Turki membatasi hak dan kebebasan, pernyataan itu menyebut klaim mereka "tidak berdasar dan tidak dapat diterima."

Turki menjaga keamanan dan kebebasan tanpa membedakan antara kelompok teroris, tambah pernyataan itu.

Bagian Suriah dari laporan itu, kata pernyataan itu, menyebutkan bahwa kelompok teroris yang berafiliasi dengan PKK adalah perhatian utama Turki.

Ini sendiri merupakan pengakuan bahwa teroris YPG/PYD yang berbasis di Suriah – yang juga menggunakan label SDF – dan PKK adalah kelompok yang sama, tambah kementerian itu.

Dalam lebih dari 35 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa – telah bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.

YPG – sejak 2015 sering “berganti nama” menjadi SDF – adalah sayap teroris PKK di Suriah.

AS sangat menyadari bahwa YPG/SDF, yang didukung AS dengan kedok memerangi Daesh/ISIS, berada di bawah kendali PKK, kata kementerian itu.

Turki telah lama keberatan dengan dukungan AS untuk YPG, seolah-olah memerangi Deash/ISIS, dengan mengatakan bahwa menggunakan satu kelompok teroris untuk melawan yang lain tidak masuk akal.

“Dengan demikian,” lanjut kementerian, “tidak dapat diterima bahwa serangan teroris oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKK yang menargetkan warga sipil, termasuk rumah sakit, di Suriah, yang mengakibatkan kematian lebih dari 120 orang tak bersalah pada tahun lalu, tidak termasuk dalam laporan tersebut.”

Penghilangan dalam laporan pembebasan kelompok teror (Daesh/ISIS) pejuang asing dengan imbalan suap adalah upaya untuk menutupi niat sebenarnya dari YPG/SDF, kata pernyataan itu.

Perlakuan 'bias' terhadap ancaman teroris FETO

Selain itu, perlakuan laporan tersebut terhadap perjuangan sah Turki melawan Organisasi Teroris Fetullah (FETO) adalah bias, gagal memperhitungkan upaya kudeta berdarah pada 2016 dan sejarah kegiatan kriminalnya.

"Telah ditunjukkan dengan bukti nyata dan keputusan pengadilan bahwa FETO adalah organisasi teroris dan jaringan kriminal yang kejam," kata pernyataan kementerian itu.

“FETO adalah ancaman tidak hanya bagi negara kami, tetapi juga bagi keamanan dan stabilitas setiap negara di mana dia berada. Harapan kami dari AS adalah untuk mengakhiri kehadiran dan kegiatan FETO di negaranya tanpa penundaan lebih lanjut, tidak memberikan perlindungan bagi anggota FETO, termasuk pemimpin FETO, dan bekerja sama dengan Turki dalam bidang ini.”

Turki telah lama menekan AS untuk mengekstradisi Fetullah Gulen, pemimpin kelompok FETO dan pelaku kudeta yang dikalahkan 15 Juli 2016, di mana 251 orang tewas dan 2.734 terluka.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.

Turki mengharapkan pendekatan yang konsisten, ditentukan dan efektif dari AS dan sekutunya dalam perang melawan terorisme, tukas pernyataan itu.