Nasional

Survei: 65 persen masyarakat Indonesia bersedia divaksinasi Covid-19

Sebanyak 27 persen masih ragu dengan rencana distribusi vaksin, sedangkan delapan persen lainnya menolak

Nicky Aulia Widadio  | 18.11.2020 - Update : 19.11.2020
Survei: 65 persen masyarakat Indonesia bersedia divaksinasi Covid-19 ILUSTRASI: (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Survei terbaru Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) menunjukkan bahwa 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin Covid-19 apabila disediakan pemerintah.

Sebanyak 27 persen masih ragu dengan rencana vaksinasi, sedangkan delapan persen lainnya menolak.

Dalam laporan yang dirilis hari ini, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa mereka yang menolak menyebut faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai pertimbangan.

Survei ini dilakukan terhadap 115.000 responden di 34 provinsi pada 18-30 September 2020.

Survei ini didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Unicef.

“Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin Covid-19 dan bersedia menerimanya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi melalui keterangan pers, Rabu.

Namun tingkat penerimaan tersebut berbeda-beda di setiap provinsi, dilatarbelakangi status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan, serta wilayah.

Tingkat penerimaan vaksin paling tinggi ada di Papua Barat yakni sebanyak 69 persen responden, sedangkan yang paling rendah di Aceh sebanyak 46 persen.

Tingkat penerimaan vaksin di Pulau Jawa, sebagai wilayah paling padat dan paling terdampak Covid-19 di Indonesia, berkisar 65-67 persen.

Apabila dikategorikan berdasarkan agama, tingkat penerimaan tertinggi berasal dari responden Katolik dan Kristen yakni 75 persen.

Sedangkan responden Muslim yang bersedia menerima vaksin hanya sekitar 63 persen, sebanyak 29 persen lainnya belum memutuskan menerima atau menolak vaksin.

“Responden [yang menolak] mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan dan keefektifan vaksin, menyatakan ketidakpercayaan terhadap vaksin, dan mempersoalkan kehalalan vaksin,” tulis laporan tersebut.

Terkait kekhawatiran ini, Oscar menuturkan pemerintah sedang memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin.

“Tim Gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut,” kata Oscar.

Selanjutnya menurut survei, responden berharap pemimpin politik menjadi orang-orang pertama yang divaksinasi sebelum masyarakat.

Survei juga menemukan banyak responden yang tidak percaya bahwa Covid-19 nyata dan mengancam kesehatan masyarakat.

“Beberapa responden menyatakan bahwa pandemi adalah produk propaganda, konspirasi, hoaks, dan/atau upaya sengaja untuk menebar ketakutan melalui media untuk dapat keuntungan,” dikutip dari laporan tersebut.

Hanya 35 persen yang bersedia membayar vaksin

Sebanyak 35 persen responden menyatakan bersedia membayar vaksin Covid-19, sedangkan sisanya menyatakan tidak mau dan masih ragu.

Responden di Jakarta, sebagai menjadi pusat perekonomian di Indonesia, memiliki tingkat kemauan membayar paling tinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lain.

Survei ini juga mencari tahu seberapa besar responden bersedia membayar untuk vaksin.

Hasilnya, 31 persen bersedia membayar hingga Rp50 ribu, sebanyak 28 persen bersedia membayar hingga Rp100 ribu, dan hanya empat persen yang bersedia membayar hingga Rp500 ribu.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia menargetkan untuk memvaksinasi 107,2 juta orang berusia 18-59 tahun untuk mencapai kekebalan komunitas dari Covid-19.

Sebanyak 32,1 juta orang di antaranya akan menerima vaksin gratis yakni tenaga kesehatan, pelayan publik, dan peserta BPJS yang tergolong tidak mampu.

Sedangkan 75 juta orang lainnya akan divaksinasi melalui program mandiri.

Program vaksinasi sendiri masih menunggu izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan EUA kemungkinan baru bisa terbit pada pekan ketiga Januari 2020 karena menunggu hasil analisis sementara dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat.

BPOM juga membuka opsi untuk menerbitkan izin compassionate use untuk program vaksinasi yang lebih cepat.

Compassionate use merupakan mekanisme penggunaan vaksin yang masih dalam pengembangan, tapi sudah memiliki cukup data terkait mutu dan keamanan meski belum terlihat efikasinya.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.