Perbaikan investasi bukan dengan membentuk kementerian baru

JAKARTA

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan dalam memperbaiki kinerja investasi bukan dengan membentuk kementerian baru khusus investasi karena sudah ada lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengatakan problem dalam menggenjot pertumbuhan investasi bukan pada lembaga birokrasinya, melainkan pada aspek strukturalnya.

Sehingga mengubah BKPM menjadi kementerian bukan menjadi hal yang mendesak.

“Kemudian juga belum dijelaskan buat apa kementerian baru tersebut,” kata Eko, dalam diskusi RAPBN 2020 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kemungkinan masalah investasi adalah karena sejak ada undang-undang otonomi daerah, BKPM di daerah bertanggung jawab pada Pemda masing-masing, bukan kepada Presiden.

“Jadi bagaimana koordinasi pusat dan daerah untuk menyambut investasi yang masuk menjadi lebih penting,” imbuh dia.

Selain itu, saat ini juga sudah ada sistem Online Single Submission dengan beberapa program yang tidak perlu melibatkan adanya kementerian yang berarti sudah ada perubahan layanan di pemerintah pusat.

Namun, dia menambahkan sebagian besar problemnya berada di daerah sehingga masalah investasi daerah menjadi tanggung jawab Pemda.

“Padahal pemerintah pusat maunya inline. Aspek ini ditangkap sebagai ‘oh kayanya perlu membuat otoritas bisa lintas daerah, tidak tergantung Pemda’ (membentuk kementerian investasi," ungkap Eko.

Dia merasa tidak ada Pemda yang tidak menginginkan adanya investasi, hanya saja mungkin terkendala faktor perizinan lahan.

Pertumbuhan investasi yang sebesar 15 persen menurut dia masih bisa digenjot lagi menjadi 30 hingga 40 persen.

Akan tetapi, kalau ada kementerian investasi namun kinerjanya tidak banyak berubah dari BKPM saat ini, maka akan sama saja.

Dia menganggap insentif investasi yang ditawarkan BKPM saat ini bisa menjadi disinsentif di kementerian lain seperti pada tax allowance dan tax holiday.

“Kita lihat World Investment Indicator kalau Asia itu dilirik, tapi masalahnya bukan ke kita. Berarti kita harus lebih menarik,” tegas dia.

Dia beranggapan masih banyak investor yang tidak tahu harus pergi ke mana bila ingin berinvestasi di Indonesia sehingga lebih memilih investasi di Vietnam dan Thailand meskipun secara indeks infrastruktur Indonesia masih lebih unggul.

“Kenapa kita tidak coba cara-cara mereka (Vietnam dan Thailand)?” tanya dia.