Nasional

Pemerintah pastikan tidak ada timbal balik usai terima hibah drone dari AS

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah hibah 14 drone ini akan mempersulit Indonesia membeli Sukhoi SU-35 dari Rusia

Erric Permana   | 27.02.2020
Pemerintah pastikan tidak ada timbal balik usai terima hibah drone dari AS Ilustrasi: Pesawat tanpa awak. (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Pemerintah Indonesia memastikan tidak memberikan timbal balik apa pun usai mendapatkan hibah 14 drone ScanEagle dari Amerika Serikat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan program hibah tersebut merupakan kerja sama antar kedua negara.

Pemberian hibah itu pun menurut Mantan Panglima TNI itu, merupakan hal yang wajar.

"Kalau ada permintaan kita tidak mau [kita terima] ngapain," kata Moeldoko saat ditanya Anadolu Agency pada Rabu.

Dia memastikan tidak ada kepentingan apa pun dibalik program hibah tersebut.

"Itu bagian dari kerja sama. Jadi bukan sesuatu yang diharamkan, bukan jangan-jangan ada ini [tapi] karena hubungan baik aja," tambah Moeldoko.

Dia mencontohkan Indonesia pernah mendapatkan program hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat pada 2018 lalu.

Namun, hingga kini tidak ada kepentingan apa pun.

Dia membantah jika hibah 14 drone ini akan mempersulit Indonesia dalam membeli Sukhoi SU-35 dari Rusia.

Senada dengan pemerintah, Pengamat Pertahanan Khairul Fahmi menilai program hibah tersebut hanya bagian dari kepentingan kerja sama antar kedua negara.

Pemerintah kata dia, telah melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menerima tawaran dari Amerika Serikat.

"Ada kajian juga mengenai apakah hibah itu kemudian akan berimplikasi positif atau negatif di masa yang akan datang dan apakah itu akan membebani anggaran kita, dan apakah ada risiko data dan informasi strategis kita," kata dia.

Dia menilai hal program hibah itu juga tidak akan berdampak pada hubungan kerja sama Indonesia dengan negara lain.

"Saya kira kemudian tergantung bagaimana kita melakukan, membangun komunikasi yang baik dengan pihak lain," tambah dia.

Dia pun menilai sikap pemerintah untuk menerima tawaran tersebut sangat tepat.

Sebab kata dia, kebutuhan drone ScanEagle untuk melakukan pengintaian di wilayah maritim sangat dibutuhkan mengingat banyaknya adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh negara lain di wilayah perbatasan perairan Indonesia.

"Yah di Natuna, kemudian di perairan wilayah timur kita yang belakangan mulai muncul aktivitas ilegal di sana kan," kata Khairul Fahmi kepada Anadolu Agency melalui sambungan telepon.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono pun menyatakan bahwa drone ScanEagle yang diterima Indonesia bisa digunakan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau.

"Yah bisa digunakan, bisa digunakan juga untuk Natuna itu kan surveillance," kata Trenggono kepada Anadolu Agency di Kompleks Istana Kepresidenan,

Sebelumnya, Amerika Serikat menghibahkan 14 unit drone ScanEagle dan pembaruan (upgrade) peralatan 3 unit Helikopter Bell 412 kepada Indonesia untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI.

Total hibah pertahanan AS kepada Indonesia itu mencapai USD34,6 juta atau setara Rp484,4 miliar (kurs Rp14.000 per dolar AS)

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.