Mendagri: Pengelolaan parkir jangan rugikan masyarakat

JAKARTA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepala daerah menertibkan pengelolaan parkir.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan Tito berharap agar pengelolaan parkiran di daerah tersebut tidak merugikan masyrakat dan merusak iklim investasi.

Menurutnya, tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, apakagi jika dipungut oleh preman berkedok Ormas.

Sebab, pungutan retribusi parkir tersebut memiliki nilai yang sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar.

"Akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Tata kelola parkir yang buruk jelas sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dipungut oleh preman atau berkedok Ormas, kemungkinan besar terjadi pungli," ujar Bahtiar.

Kemendagri menilai pemda perlu melakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Bahtiar meminta saber pungli parkir dan tim pemberantasan preman harus turun ke lapangan untuk melindungi masyarakat serta menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar.

"Sehingga perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus Ormas," tambah Bahtiar.

Tata kelola perparkiran telah diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pungutan retribusi parkir. Dalam peraturan itu disebutkan, dua cara mengelola parkir, yakni dengan dipungut sendiri oleh aparat Pemda dan bekerja sama dengan pihak ketiga baik swasta, koperasi atau lembaga lainnya.

"Meski demikian kedua cara tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan masyarakat," tambah dia.

Sebelumnya, beredar sebuah video mengenai surat tugas Walikota Bekasi terhadap Ormas untuk mengelola parkir minimarket di daerah itu.

Tercatat ada sekitar 600 minimarket yang akan dikelola oleh ormas tersebut.