Nasional

KPAI minta pemda pertimbangkan situasi penularan Covid-19 sebelum sekolah tatap muka

Pemerintah daerah diminta jujur dan terbuka terhadap data dan situasi penularan Covid-19 di wilayah mereka

Nicky Aulia Widadio   | 07.06.2021
KPAI minta pemda pertimbangkan situasi penularan Covid-19 sebelum sekolah tatap muka Murid Sekolah Dasar Nizamia Andalusia mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan cara "drive in" dikawasan Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Indonesia pada 7 April 2021. Belajar di dalam mobil atau "drive in" mereka lakukan sebagai metode belajar alternatif dan inovasi pembelajaran campuran (blended learning) guna beradaptasi dalam pencegahan wabah Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah daerah betul-betul mempertimbangkan situasi penularan Covid-19 sebelum memutuskan untuk melaksanakan sekolah tatap muka terbatas.

Hal ini menanggapi sikap pemerintah yang berharap seluruh daerah memberi opsi sekolah tatap muka pada Juli 2021, di tengah potensi lonjakan kasus sebagai dampak libur Idulfitri dan munculnya varian baru Covid-19.

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengatakan pemerintah daerah harus jujur dan terbuka terhadap data dan situasi penularan Covid-19 di wilayah mereka.

“Jangan membuka pembelajaran tatap muka hanya dengan pertimbangan gurunya sudah divaksin,” kata Rita melalui siaran pers, dikutip pada Senin.

Menurut KPAI, perlu melibatkan pakar penyakit menular dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk mempertimbangkan apakah sekolah tatap muka bisa dilaksanakan pada Juli 2021.

Kebijakan sekolah tatap muka secara terbatas, lanjut dia, juga tidak bisa diseragamkan di seluruh Indonesia.

KPAI mendukung pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas di pulau-pulau kecil atau wilayah pelosok yang minim kasus Covid-19 dan persentase kasus positifnya di bawah 5 persen.

“Apalagi di wilayah-wilayah ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring,” tutur Rita.

Namun, apabila persentase kasus positif di wilayah tersebut di atas 10 persen, maka KPAI meminta pemerintah daerah menunda pembukaan sekolah tatap muka.

KPAI juga mengadakan survei terhadap 42 sekolah di tujuh provinsi yang hasilnya menunjukkan masih ada 20,46 persen sekolah yang belum siap menggelar pembelajaran tatap muka.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan panduan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan diimplementasikan pada tahun ajaran baru atau Juli 2021.

Panduan tersebut mengatur jumlah maksimal pelajar yang dapat hadir dalam satu waktu, jumlah hari dan jam pembelajaran, serta protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan di sekolah.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın