Politik, Nasional

Komisi VI DPR bentuk panitia kerja terkait kasus gagal bayar Jiwasraya

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan proses hukum terkait Jiwasraya mesti tetap berjalan tanpa menunggu keputusan politik di DPR

Nıcky Aulıa Wıdadıo   | 15.01.2020
Komisi VI DPR bentuk panitia kerja terkait kasus gagal bayar Jiwasraya Ilustrasi: Warga melintas di depan kantor asuransi Jiwasraya, Jakarta. (Muhammad Latief - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan hal itu diputuskan dalam rapat internal pada Rabu.

“Dengan keputusan internal Komisi VI tersebut, maka khususnya terkait PT Jiwasraya Persero diharapkan dapat lebih jelas peta masalahnya dan dapat ditemukan solusi yang tepat,” kata Rieke melalui keterangan tertulis, Rabu.

Namun Rieke menegaskan proses hukum terkait Jiwasraya mesti tetap berjalan tanpa menunggu keputusan politik di DPR.

Dia juga mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aset para pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam kasus ini, serta agar penegak hukum berani menyita aset pelaku.

Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi Jiwasraya dan menahan mereka selama 20 hari.

Dari lima orang tersangka tersebut, tiga di antaranya pernah menjadi petinggi Jiwasraya yakni mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan dan, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Sedangkan dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta yakni Komisaris PT Hanson Tradisional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Adi Togarisman tidak merinci keterlibatan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Itu kan masih tahap penyidikan, kami tidak mungkin jelaskan peran masing-masing,” kata Adi.

Masalah Jiwasraya berawal saat perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi ‘Saving Plan’ sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018.

Produk tersebut disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses.

Perusahaan kemudian menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo hingga satu tahun berikutnya.

Namun, masalah justru bertambah saat Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kebutuhan dana Rp32,98 triliun untuk memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau risk based capital (RBC) 120 persen.

Kasus ini muncul ke permukaan setelah Jiwasraya tidak bisa membayar kewajiban sebesar Rp12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019.

Menurut Kejaksaan Agung, Jiwasraya diduga merugikan negara senilai Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.