Indonesia siapkan kawasan siaga bencana untuk Gempa Megathrust
Zona yang berpotensi memunculkan Gempa Megathrust di Jawa berada di tiga lokasi yaitu wilayah perairan Selat Sunda, wilayah selatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta segmen Jawa Timur-Bali
lustrasi. Orang-orang memeriksa bangunan yang rusak di daerah yang dilanda gempa setelah gempa berkekuatan 6,4 pada Skala Richter mengguncang Pidie Jaya, Aceh, Indonesia pada tanggal 07 Desember. ( Stringer - Anadolu Agency )
Jakarta Raya
JAKARTA
Indonesia melalu kementerian sosial akan mengembangkan Kawasan Siaga Bencana (KSB) di wilayah yang memiliki potensi Megathrust.
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan untuk tahap awal KSB dikembangkan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
Terdapat tujuh kecamatan yang dikembangkan menjadi Kawasan Siaga Bencana yakni Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran); Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap); Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).
"Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tingggi dan berada pada jalur Megatrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana," kata menteri lewat siaran persnya, Minggu.
Gempa Megathrust adalah gempa besar yang berasal dari zona Megathrust yaitu lokasi tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang dapat memicu tsunami.
Berdasarkan Peta Sumber Gempa Nasional 2017 yang diterbitkan Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen), zona yang berpotensi memunculkan gempa Megathrust di Jawa berada di tiga lokasi yaitu wilayah perairan Selat Sunda, wilayah selatan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah serta segmen Jawa Timur-Bali.
Menteri Juliari mengatakan potensi Megathrust harus diantisipasi dengan cara memberikan edukasi dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga terhindar dari hoax.
KSB sendiri akan menjadi wadah formal penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang berada di kecamatan dan dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana.
Kementerian sosial akan mengembangkan Community Based Disaster Management atau Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang diimplementasikan dalam program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, fokus yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanggulangan Bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana.
