Amnesty International minta setop represi dan diskriminasi ke mahasiswa Papua

JAKARTA

Amnesty International Indonesia mendesak aparat menghentikan represi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua seperti yang terjadi pada insiden di Surabaya pada 17 Agustus 2019.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan cara penanganan aparat menunjukkan sinyal buruk situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Polisi mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat sore lalu karena ada dugaan perusakan bendera merah putih.

Polisi juga menembakkan gas air mata, mendobrak gerbang asrama, serta “mengamankan” 43 mahasiswa asal Papua. Polisi akhirnya memulangkan mereka karena tidak cukup bukti terkait dugaan perusakan bendera.

Usman mengatakan kejadian tersebut menunjukkan bagaimana aparat melakukan tindakan represif, diskriminatif dan bernuansa rasis terhadap mahasiswa Papua.

Kejadian itu berbuntut unjuk rasa di Manokwari dan Sorong yang berlangsung ricuh, serta aksi long march di Jayapura.

“Ini adalah sinyal rendahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia Papua sekaligus sinyal memburuknya situasi HAM Papua,” kata Usman, melalui keterangan tertulis, Senin malam.

Dia mengkritik sikap aparat yang membiarkan lontaran kata-kata bernada penghinaan rasial saat pengepungan tersebut.

“Seharusnya kepolisian mencegah tindakan persekusi yang dilakukan oleh massa dan menindak tegas pelaku,” tutur Usman.

Penembakan gas air mata juga dikritik, sebab menurut dia tidak ada perlawanan dari mahasiswa saat itu sehingga tindakan tersebut tidak diperlukan.

Amnesty meminta Polri menindak tegas aparat yang membiarkan kejadian tersebut serta menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani insiden di Surabaya.

Tindakan kekerasan dan kebencian rasial terhadap masyarakat Papua dikhawatirkan berkontribusi pada eskalasi lingkaran kekerasan yang merugikan semua pihak.

Amnesty juga mendesak penegak hukum menindak oknum yang melakukan penghinaan rasial dan aparat yang bertindak sewenang-wenang.

“Ini penting untuk memastikan insiden tersebut tidak digunakan sebagai dalih untuk melakukan aksi kekerasan di tempat lain,” jelas Usman.

Selain itu, pihak-pihak yang melakukan kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Manokwari juga mesti diadili secara hukum.

“Kami menyesalkan adanya tindakan pembakaran gedung DPRD di Manokwari dan meminta semua pihak yang ingin melakukan protes terkait insiden Surabaya untuk menyampaikannya secara damai,” ujar Usman.