Badan PBB pastikan Indonesia punya sistem kontrol pangan yang kuat

Megiza Asmail

JAKARTA

Badan pangan dan kesehatan di bawah payung PBB yaitu FAO dan WHO menilai pemerintah Indonesia telah berhasil menerapkan sistem pengawasan pangan berdasarkan standar global, khususnya pedoman Codex.

FAO dan WHO merinci bahwa penilaian yang membuat Indonesia siap untuk melindungi warganya dengan sistem kontrol pangan yang lebih ketat terlihat dari penilaian pada empat dimensi.

Keempat dimensi tersebut di antaranya input dan sumber daya dari sistem, fungsi pengawasan dari otoritas berwenang, interaksi pemangku kepentingan dan dasar pengetahuan, serta perbaikan terus menerus dari sistem yang ada.

“Beberapa kompetensi berfungsi dengan baik. Misalnya keterlibatan dalam keamanan pangan internasional dan tata kelola pengawasan pangan yang sangat kuat, serta sistem membuat petugas yang terlibat memiliki kualifikasi yang tinggi,” ujar Staf Keamanan dan Kualitas Pangan FAO Catherine Bessy dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu.

Belum ada risiko prioritas

Meski begitu, kata Bessy, terdapat kinerja dari kompetensi lain yang terhambat oleh sistem pemerintah.

Pemerintah Indonesia memang dinilai mempunyai pemahaman yang baik tentang analisis risiko, namun masih sulit mendapat gambaran yang jelas tentang risiko prioritas di tingkat nasional.

“Itu dikarenakan setiap pihak yang berwenang bekerja secara parallel dalam area teknis dan geografis masing-masing, dengan integrasi data yang sangat terbatas,” tulis pernyataan tersebut.

Berdasarkan catatan itu, FAO dan WHO menawarkan serangkaian rekomendasi kepada pemerintah untuk menciptakan sistem nasional berbasis risiko. Di mana, kerja sama antara pihak-pihak berwenang yang kompeten diperkuat berdasarkan usulan yang konkrit.

“Sebuah sistem di mana pihak-pihak berwenang bekerja secara individual berubah menjadi sistem yang membuat semua pihak bekerja dengan pendekatan dan tujuan yang sama.

Dengan begitu, efektifitas aksi pemerintah terhadap publik, dan juga konsumen, diuntungkan dalam hal perlindungan atas hak kesehatan dan ekonomi mereka,” papar Bessy.