World Bank sarankan Indonesia tingkatkan pelatihan kerja

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

World Bank menyarankan agar pemerintah Indonesia fokus dalam menyediakan berbagai pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi kerja, selain dengan mendorong pendidikan vokasi.

Ekonom Senior World Bank Ririn Salwa Purnamasari mengatakan kepada Anadolu Agency di Jakarta, Rabu, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah tidak berada di usia sekolah untuk bisa mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan oleh industri.

Apabila pemerintah hanya mengandalkan pendidikan formal vokasi seperti SMK saja akan sulit karena terkendala batasan usia. Sementara masyarakat usia produktif yang sudah lulus sekolah juga perlu sarana untuk meningkatkan kemampuannya.

“Jadi perlu ada pendidikan nonformal yang disediakan,” kata Ririn.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian (mismatch) kemampuan pekerja terkait bidang pekerjaan yang digelutinya.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk komisi nasional terkait pendidikan vokasi dan pelatihan.

Pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kondisi kesehatan dan akses kepada pendidikan yang berkualitas sedini mungkin.

“Setelah lulus, masyarakat tahu cara mencari kerja dan lapangan kerjanya harus sudah tersedia,” imbuh Ririn.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan sistem monitoring terkait kompetensi kerja masyarakat. Pemberi kerja juga bisa secara aktif memberikan informasi terkait kemampuan kerja apa saja yang mereka butuhkan.

“Dengan begitu, anak-anak bisa memilih untuk sekolah di SMK bidang apa sesuai keingingannya dan kebutuhan industri,” ucap dia.

Saat ini masih banyak lulusan sekolah vokasi yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Kondisi ini merugikan pekerja dan juga pemberi kerja.

“Secara umum, langkah pemerintah saat ini sudah bagus, tapi tetap perlu ada inovasi dan terobosan baru,” tambah dia.

--Kualitas SDM belum bantu pertumbuhan ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Subandi Sardjoko mengakui saat ini kualitas sumber daya manusia belum mampu membantu pertumbuhan perekonomian.

“Masih ada kesenjangan berdasarkan kelompok pendapatan, wilayah, dan gender. Gap ini harus diturunkan,” ungkap dia.

Salah satu langkah yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan menggerakkan wajib belajar 12 tahun.

Keterampilan kerja masyarakat menurut dia juga harus terus ditingkatkan melalui pendidikan vokasi dan berbagai pelatihan.

“Akses terhadap pendidikan dasar dan menengah terus kita tingkatkan,” lanjut Subandi.

Agar sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah diharapkan dapat menjaga tingkat pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran khususnya pada kelompok miskin.

“Kita akan jaga dua anak per keluarga. Kalau tidak dijaga, bisa jadi masalah,” jelas dia.

Selain itu, tingkat pendidikan khususnya pada wanita juga terus gencar dilakukan pemerintah agar wanita mendapatkan pemahaman dan ilmu yang memadai terkait kesehatan kandungan pada saat hamil sehingga bisa melahirkan anak yang sehat.

“Saat ini angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi dengan penyebab utama ibu mengalami anemia,” imbuh Subandi.

Berdasarkan data kementerian kesehatan, pada semester pertama tahun 2017 terdapat sebanyak 10.294 kasus kematian bayi di Indonesia. Sementara pada 2016 jumlah kematian bayi mencapai 32.007 kasus.

“Perbaikan gizi manusia kita berikan pada 1.000 hari pertama sejak kelahiran. Itu harus dijaga karena merupakan periode emas,” imbuh dia.