Muhammad Latief
22 Agustus 2017•Update: 23 Agustus 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Anggaran untuk pembangunan infrastruktur tetap mendominasi struktur belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Selain infrastruktur, pemerintah juga menganggarkan banyak dana untuk belanja aparatur negara, demikian diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Senin.
Untuk rencana belanja infrastruktur, pemerintah menganggarkan Rp 409 triliun. Sedangkan untuk belanja aparatur negara sebesar Rp 369,2 triliun. Tahun 2018, pemerintah menargetkan pembangunan jalan sepanjang 856 kilometer, irigasi sepanjang 781 kilometer, pembangunan perumahan sebanyak 7.062 unit, dan rasio elektrifikasi 95,15 persen yang berarti nyaris seluruh pelosok desa di Indonesia dialiri listrik.
“Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memunculkan multiplayer effect bagi perekonomian di pedesaan,” sebut Menteri Sri. “Karena infrastruktur tidak hanya dibangun di kota-kota besar, tapi juga di pelosok.”
Untuk porsi belanja aparatur negara, pemerintah juga membuat beberapa pos berbeda. Antara lain, reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan aparatur dan pensiunan, serta kenaikan uang lauk-pauk TNI/Polri dari Rp 55 ribu menjadi Rp 60 ribu per hari.
Memotong kemiskinan
Menurut Menteri Sri, secara umum RAPBN 2018 difungsikan untuk meningkatkan keadilan sosial. Program perlindungan sosial, salah satunya, mendapatkan kenaikan target penerima dari 6 juta penerima tahun lalu menjadi 10 juta penerima. Menteri Sri mengharapkan Kementerian Sosial bisa mengadministrasikan kenaikan anggaran tersebut. “Ini dua kali lipat dari periode lalu.”
Sektor lain yang penting untuk meningkatkan keadilan sosial adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Karena, menurut Menteri Sri, jika ingin memotong kemiskinan antargenerasi, maka anak-anak yang lahir dari keluarga miskin harus dijamin mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. “Ada 92,4 juta jiwa yang mendapatkan fasilitas kesehatan tanpa harus membayar iuran. Di pendidikan ada 19,7 juta siswa dan 401 ribu mahasiswa yang memperoleh beasiswa,” ujarnya.
Bagian lain dalam RAPBN 2018 untuk belanja non-kementerian antara lain untuk subsidi energi yang mencapai Rp 103,4 triliun. Dengan angka ini, menurut Menteri Sri, tidak akan ada perubahan administrative price untuk harga barang-barang yang diatur pemerintah seperti listrik, gas elpiji, ataupun bahan bakar minyak.
“Untuk subsidi non energi sebesar Rp 69 triliun untuk pupuk dan belanja lainnya. Tujuannya sama, melakukan stabilitasi harga agar daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Belanja lain yang tak kalah penting, menurut Menteri Sri, adalah pembayaran bunga hutang sebesar Rp 247,6 triliun, atau rata-rata 5 persen dari total utang. Angka ini, menurut dia, masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang cicilan bunga hutangnya mencapai 16 persen seperti di Brasil.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan fokus RAPBN 2018 adalah untuk memperbaiki ketimpangan. Sehingga ada kombinasi dari pembangunan infrastruktur ke luar Jawa dan peningkatan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Kombinasi ini dilakukan agar anggaran pemerintah lebih efisien dan tetap produktif.
Menurutnya, permasalahan yang kini harus diselesaikan adalah bagaimana membelanjakan uang dengan baik. Yaitu, jangan sampai ada korupsi dan efisien. “Isunya kapasitas dan kompetensi dalam membelanjakan uang. Karena belanja [dalam RAPBN 2018] yang besar, tentu masyarakat berharap hasil besar pula,” ujarnya.
