Tahan harga BBM, Pemerintah sudah prediksi komentar negatif Moody’s

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah sudah memprediksi akan ada tanggapan negatif terkait langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM dan juga listrik bersubsidi.

Pemerintah memang hingga saat ini belum melakukan penyesuaian harga BBM dan energi bersubsidi meskipun harga minyak dunia saat ini sudah naik melampaui angka asumsi dalam APBN 2018 yang ditetapkan sebesar USD48/barel.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada Rabu di Jakarta mengatakan bahwa langkah pemerintah tersebut bukan langkah mundur dalam reformasi kebijakan yang sudah dilakukan selama ini.

Sebagai informasi, sebagaimana dilansir Bloomberg pada Rabu, Sovereign Analyst Moody’s di Singapura Anushka Shah mengatakan, keputusan pemerintah menahan harga energi dan BBM sampai tahun depan memberikan sinyal buruk bagi reformasi energi dan mampu mencederai rating kredit pemerintah.

Keputusan pemerintah menahan harga BBM dan energi tersebut menurut penilaiannya akan memperlihatkan kemunduran reformasi yang telah dijalankan selama ini dan memberikan tantangan bagi kekuatan institusional.

"Keputusan pemerintah terhadap harga diesel tidak akan memberikan efek langsung terhadap posisi fiskal, namun penetapan harga bahan bakar tersebut dapat mempengaruhi neraca keuangan," kata Anushka.

Apabila terjadi risiko terhadap stabilitas makro-ekonomi, Shah mengatakan Moody's akan melihatnya sebagai kredit negatif.

Peringkat kredit Indonesia versi Moody’s saat ini berada pada outlook yang positif pada peringkat Baa3.

Penundaan kenaikan harga BBM menurut dia memang membantu bank sentral dalam stabilisasi nilai tukar karena inflasi dari administered prices atau harga yang diatur pemerintah dapat ditekan.

Akan tetapi, meski langkah tersebut mungkin dapat menekan inflasi administered prices, dia melihat tetap ada potensi tekanan terpendam dalam inflasi inti ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar di kemudian hari.

Terkait penilaian tersebut, Menteri Darmin mengatakan penilaian reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya dinilai dengan belum naiknya harga BBM bersubsidi.

“Kita juga tetap melakukan langkah-langkah lainnya untuk mereformasi perizinan khususnya di sektor ESDM yang terus berjalan dan membaik,” ungkap Menteri Darmin.

Pemerintah menurut dia juga tengah menyiapkan perbaikan kebijakan insentif perpajakan.

“Jadi jangan karena satu hal lalu kesimpulannya ada kemunduran reformasi,” elak Menteri Darmin.

Lembaga pemeringkat seperti Moody’s menurut dia selalu melihat keseluruhan hal baik yang dilakukan pemerintah.

Belanja fiskal Indonesia saat ini ujar dia, lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, dan bukan untuk subsidi energi.

Menteri Darmin mengakui, mungkin satu hal tersebut tidak seperti perkiraan dan harapan Moody’s terutama dalam hal harga BBM dan listrik.

“Tapi kan akhirnya yang dilihat secara keseluruhan adalah kesehatan fiskal, perbankan, dan sektor riilnya. Bahwa komentar itu disampaikan, kita sudah perkirakan bakal ada komentar,” ungkap dia.