Ekonomi

Polemik tes kebangsaan KPK dapat turunkan kredibilitas Indonesia

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko khawatir polemik TWK ini akan berdampak pada menurunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Devina Halim  | 08.06.2021 - Update : 08.06.2021
Polemik tes kebangsaan KPK dapat turunkan kredibilitas Indonesia Pegawai KPK melakukan aksi tabur bunga terkait disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di depan gedung Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Jakarta, Indonesia pada Selasa 17 September 2019. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA 

Kelompok masyarakat sipil berpandangan pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berdampak pada kredibilitas Indonesia di dunia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pemberhentian tersebut membuat kredibilitas Indonesia di forum internasional semakin menurun.

“Termasuk di hadapan badan-badan internasional yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi atau di bidang HAM,” kata Usman dalam konferensi pers daring, Selasa.

Menurut dia, tindakan pemberhentian tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena membuat 51 pegawai tidak lagi menjadi subjek hukum.

Artinya, kata Usman, 51 pegawai tersebut tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, misalnya mengajukan banding di internal KPK.

Lebih lanjut, Amnesty juga berpandangan tindakan tersebut mengancam hak-hak seluruh masyarakat Indonesia.

Misalnya, masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanahnya karena praktik korupsi dalam pemberian izin konsesi.

“Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui pemberantasan korupsi, karena korupsi ini jelas berdampak pada pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya masyarakat,” ucap Usman.

—Indeks Persepsi Korupsi

Selain itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko khawatir polemik TWK ini akan berdampak pada menurunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

“Mudah-mudahan ini prediksi saya salah,” ungkap Danang dalam konferensi pers yang sama.

Danang juga memperkirakan polemik tersebut membuat persepsi publik terhadap KPK menurun drastis.

Dampak lainnya, ungkap Danang, yakni menurunnya kemampuan penindakan KPK setelah pemberhentian puluhan pegawai tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

Jokowi –sapaan akrab Joko Widodo-- meminta para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, KemenpanRB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Meskipun telah ada pernyataan dari Presiden Jokowi, KPK tetap memberhentikan para pegawai yang tak lolos tes.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.