Pemerintah Jepang teken nota pembiayaan proyek pelabuhan Patimban

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah Jepang telah menandatangani pertukaran nota pembiayaan sebesar 83 persen atau 119 miliar yen dari total 144 miliar yen untuk pembangunan Pelabuhan Patimbang Tahap I.

Sedang sisa biaya, kata Wakil Duta Besar Jepang Kozo Honsei pada Senin, akan ditanggung pemerintah Indonesia yang meliputi pembebasan lahan, ketersediaan tenaga listrik, dan perpajakan.

Pembiayaan proyek ini, ujar Honsei, berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan suku bunga 0,1 persen dan suku bunga tahunan untuk layanan konsultasi sebesar 0,01 persen.

“Masa pengembalian selama 40 tahun, termasuk masa tenggang 12 tahun,” ungkap dia.

Pinjaman ini memiliki persyaratan pengadaan mengikat, yang berarti teknologi yang digunakan berasal dari Jepang. Pihak Indonesia, menurut dia, juga bisa mencari partner perusahaan Jepang untuk konstruksi.

“Sekarang sudah masuk proses tender dan akan segera dibangun,” jelas dia.

Persyaratan pengadaan ditetapkan mengikat berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia, agar pelabuhan ini dibangun menggunakan teknologi Jepang.

Siapa operatornya setelah konstruksi nanti, ujar Honsei, belum bisa diumumkan karena masih dalam tahap negosiasi.

“Dalam waktu dekat akan disepakati loan agreement antara JICA dan Kementerian Keuangan Indonesia untuk financial closing,” ungkap dia.

Honsei mengatakan pelabuhan ini akan dilengkapi terminal peti kemas dengan kapasitas mencapai 800 ribu TEUS per tahun pada tahun 2024 dan terminal mobil dengan kapasitas mencapai 360 ribu unit per tahun.

Proyek pembangunan pelabuhan Patimban ini terbagi ke dalam dua tahap. Tiap tahap memiliki dua level pembangunan.

“Pembangunan level pertama tahap I akan selesai 2019 dan level II tahap I akan selesai pada 2024,” ungkap Honsei.