Pemerintah beri bantuan upah kepada pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS

JAKARTA

Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah kepada lebih dari juta orang pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS dengan jumlah bantuan masing-masing sebesar Rp1,8 juta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bantuan tersebut mencakup dosen dan guru di sekolah dan perguruan tinggi negeri dan swasta.

Total penerima bantuan ini sebanyak 2.034.732 juta orang. Nadiem merinci, sebanyak 162.277 orang adalah dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta, 1.634.832 adalah guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 orang tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

“Total anggaran bantuan subsidi upah mencapai Rp3,66 triliun,” ujar Menteri Nadiem dalam konferensi pers peluncuran bantuan subsidi upah secara virtual, Selasa.

Dia menjelaskan bantuan tersebut diberikan karena pendidik dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak dalam sistem pendidikan, terlebih dalam situasi pandemi yang menimbulkan gejolak pada pembelajaran dan ekonomi.

“Bantuan ini bukan hasil perjuangan Kemendikbud saja, tapi juga Kemenpan RB, Kementerian BUMN, Kemenkeu, serta arahan dari Presiden dan dukungan penuh Komisi X DPR RI,” urai Menteri Nadiem.

Lebih lanjut, dia mengatakan persyaratan bagi penerima bantuan dibuat sangat sederhana untuk mempermudah penyalurannya.

Persyaratan tersebut antara lain warga negara Indonesia dan bukan berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Selain itu, penerima bantuan ini untuk yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan serta tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak menerima kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020.

“Ini agar bantuan sosial adil dan tidak tumpang tindih sehingga tidak ada yang menerima manfaat lebih dari berbagai bantuan yang ada,” jelas dia.

Menteri Nadiem mengataka Kemendikbud akan membuatkan rekening baru untuk pendidik dan tenaga kependidikan penerima bantuan yang akan disalurkan bertahap sampai akhir November 2020.

Dia mengatakan penerima bantuan bisa mengakses informasi di info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan informasi terkait pencairan bantuan, rekening bank, dan lokasi cabang bank penyalur.

“Ini bentuk apresiasi dan keprihatinan pemerintah untuk guru non-PNS di masa krisis sehingga pemerintah harus hadir untuk membantu melalui masa krisisi ini,” ujar Menteri Nadiem.