Ekonomi

Omnibus law jadi penyanggah ekonomi Indonesia akibat efek negatif virus korona

Ekonomi China bisa dari 6 persen menjadi 4 persen sehingga ekonomi Indonesia juga bisa turun drastis

Iqbal Musyaffa  | 12.02.2020 - Update : 12.02.2020
Omnibus law jadi penyanggah ekonomi Indonesia akibat efek negatif virus korona Ilustrasi. (Foto file-Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Pemerintah mengatakan implementasi dari omnibus law dapat menutupi dampak penurunan ekonomi akibat penyebaran virus korona yang bernama Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan berdasarkan penghitungan pekan lalu, setiap 1 persen penurunan ekonomi China akibat virus korona akan berdampak pada turunnya ekonomi Indonesia 0,1 hingga 0,3 persen.

Sementara itu, perkembangan virus korona menurut dia sangat pesat dalam 12 hari terakhir. Bila pada 31 Januari terdapat lebih dari 11 ribu orang terinfeksi dengan korban meninggal 259 orang, pada tanggal 12 Februari bertambah menjadi 43 ribu lebih orang terinfeksi dengan korban meninggal 1.018 orang.

“Kami masih hitung kembali dampaknya karena kasus virus korona pesat sekali berkembang,” kata Susi dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Susi mengatakan banyak prediksi yang memperkirakan ekonomi China bisa turun dari 6 persen menjadi 4 persen sehingga ekonomi Indonesia juga bisa turun menjadi sekitar 4 persen mengingat pada 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,02 persen.

“Makanya kita dorong omnibus law agar bisa cepat diimplementasi di semester II nanti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,3 persen menggantikan dampak penurunan akibat virus korona,” jelas Susi.

Menurut Susi, omnibus law mencakup 29 sektor mulai dari riil, jasa, dan sektor lainnya yang akan direformasi untuk bisa meningkatkan investasi.

“Peningkatan investasi ini ujung-ujungnya ke peningkatan konsumsi karena bisa mendorong lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” kata Susi.

Dia menambahkan dengan begitu maka pendapatan per kapita akan bertambah dan daya beli masyarakat juga akan meningkat sehingga memengaruhi pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Selain itu, Susi mengatakan belanja pemerintah untuk barang dan modal akan dimajukan di semester I tahun ini.

“Kita juga akan dorong dari sisi bansos untuk meningkatkan konsumsi masyarakat,” kata Susi.

Dia mengatakan pemerintah akan mendorong penyaluran dana desa yang sebesar Rp72 triliun agar dapat dilakukan di kuartal I.

“Kita akan relaksasi dari [sebelumnya penyaluran dana desa] 20 persen di kuartal I menjadi 40 persen agar dana bisa bergulir di semester pertama,” jelas Susi.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga akan didorong di semester pertama untuk berbagai program sekolah termasuk untuk membayar upah guru honorer.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.