Ekonomi, Nasional

Mendag Lutfi: Ajakan presiden Jokowi benci produk asing terkait praktik 'predatory pricing'

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pada akhir Maret ini, Indonesia akan mengeluarkan aturan tentang penjual dan praktik berjualan di Indonesia

Erric Permana,Muhammad Nazarudin Latief   | 04.03.2021
Mendag Lutfi: Ajakan presiden Jokowi benci produk asing terkait praktik 'predatory pricing' Ilustrasi. Perdagangan di tingkat usaha kecil dan menengah Indonesia (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menceritakan kisah Usaha Kecil Menengah Mikro di Indonesia yang bangkrut gara-gara produknya ditiru perusahaan negara lain dan dijual lebih murah di pasar domestik.

Menteri Lutfi mengutip publikasi sebuah lembaga internasional mengungkapkan awalnya pada sekitar 2016 sebuah Industri Rumah Tangga di Indonesia sedang berkembang pesat.

Mereka memproduksi dan menjual hijab dalam jumlah yang cukup besar.

Industri ini sudah bisa mempekerjakan 3.400 tenaga kerja dengan pengeluaran gaji karyawan hingga USD650.000 dalam setahun.

Hingga pada 2018, aktivitas industri ini terpantau oleh artificial intelligence perusahaan digital asing dan mengambil informasi-informasi penting dari aktivitas tersebut.

Perusahaan ini juga diketahui melakukan observasi di Pasar Tanah Abang dan mengidentifikasi 'design fashion' muslim yang digemari masyarakat.

Perusahaan digital itu memberikan data tersebut pada pengusaha di China yang kemudian memproduksi model dan 'design' pakaian muslim yang sedang laku di pasaran, ujar Menteri Lutfi.

Karena besarnya infrastruktur produksi, perusahaan tersebut bahkan bisa menggunakan kain sisa sebagai bahan baku hijab.

Barang-barang itu kemudian dimasukkan pada platform 'e-commerce' asing.

Cerita selanjutnya sudah bisa ditebak, perusahaan China itu menjual dengan harga jauh lebih murah dibanding IRT Indonesia karena unggul dalam efisiensi produksi.

Hingga akhirnya industri tersebut tidak bisa lagi berproduksi dan hancur.

“Perusahaan China ini memang membayar USD44.000 sebagai bea masuk. Tapi mereka menghancurkan industri UMKM yang biaya gajinya lebih dari USD650.000,” ujar Menteri Lutfi.

Peristiwa ini kata Menteri Lutfi kemudian menjadi tren.

Hingga sekarang, jika membuka aplikasi 'e-commerce' asing, hijab yang dijual oleh perusahaan tersebut harganya hanya Rp1.900, jauh di bawah ongkos produksi di Indonesia.

“Inilah yang disebut dengan 'predatory pricing'. Kita tidak bisa bersaing, ada subsidi, dumping agar harganya turun dan matinya UMKM,”

“Inilah yang menyebabkan kebencian yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo karena kejadian perdagangan yang tidak adil, tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat,” ujar dia.

Menteri Lutfi menceritakan kisah ini untuk meluruskan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta dia mengampanyekan gerakan “benci produk luar negeri”, selain gerakan untuk mencintai produk dalam negeri, saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, di Istana Negara, Kamis.

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk kita sendiri, harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri, bukan hanya cinta, tapi benci,” ujar Presiden Joko Widodo.

“Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri, sehingga masyarakat kita betul-betul menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia,” tambah Presiden.

Menurut Menteri Lutfi, Presiden Jokowi sebenarnya tidak membenci produk asing, tapi praktik-praktik perdagangan yang tidak adil.

Praktik yang tidak sesuai aturan perdagangan ini, menurut dia dijalankan oleh perusahaan perdagangan e-commerce dunia yang melakukan predatory pricing yaitu dengan sengaja menurunkan harga untuk mematikan kompetisi.

Selain itu juga tidak mewujudkan kesetaraan level para pemain dalam perdagangan.

“Jadi dalam praktik itu tidak ada azas perdagangan yang adil, yang membawa manfaat baik pembeli maupun penjual,” ujar dia.

“Beliau membenci praktik tersebut sebagai bentuk perdagangan yang tidak memuaskan dan membunuh banyak sekali UMKM.”

Di Indonesia kata Menteri Lutfi hampir 95 persen ekspor dijalankan oleh UMKM, namun kontribusinya pada total nilai perdagangan hanya 13 persen.

“Ini yang mesti gaungkan untuk bisa jalankan ke depan,” ujar dia.

Presiden Jokowi, kata Menteri Lutfi juga tidak pernah berpikir tentang proteksionisme atau menutup diri dari produk asing.

Bangsa Indonesia tidak pernah mempunyai sejarah proteksionisme, kata Lutfi, bukan saja karena sadar bahwa paham itu tidak memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan bangsa, tapi juga karena sepanjang sejarah bangsa-bangsa yang proteksionis tidak pernah bisa memerangi kemiskinan.

“Karena itu sejak beliau memimpin banyak sekali perjanjian perdagangan internasional yang dilaksanakan. Kita sudah punya 25 perjanjian perdagangan internasional yang membuat Indonesia menjadi sangat kompetitif,” ujar dia.

Akhir Maret ini, kata Menteri Lutfi, pemerintah akan mengeluarkan aturan tentang penjual dan berjualan di Indonesia.

“Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang memastikan perdagangan di sini bermanfaat,” ujar dia.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menegaskan pernyataan Presiden Jokowi bukan merupakan sikap anti-impor.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.