Politik, Ekonomi, Nasional

Buruh tolak masuk tim koordinasi pembahasan omnibus law Ciptaker

Buruh sejak awal tidak dilibatkan dalam pembentukan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut

Iqbal Musyaffa   | 14.02.2020
Buruh tolak masuk tim koordinasi pembahasan omnibus law Ciptaker Ilustrasi: Buruh di Indonesia merayakan peringatan May Day pada di Jakarta pada 1 Mei 2018 lalu. (Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Asosiasi buruh menolak untuk bergabung ke dalam tim koordinasi dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Tim koordinasi tersebut dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 121 tahun 2020.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kahar Cahyono mengatakan alasan penolakan untuk bergabung ke dalam tim tersebut karena buruh sejak awal tidak dilibatkan dalam pembentukan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

“KSPSI berpandangan tim ini hanya formalitas. Kalaupun kita masuk, apa yang mau dilakukan karena draf sudah dibuat,” ujar Kahar kepada Anadolu Agency, Jumat.

Menurut dia, kalaupun pemerintah memiliki niat baik kepada buruh, maka seharusnya sudah dilibatkan sejak awal.

“Kita khawatir tim ini seolah-olah jadi stempel bahwa pemerintah sudah mengajak buruh bicara,” lanjut Kahar.

Selain menolak bergabung ke dalam tim, KSPI juga menolak pasal-pasal terkait ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pasal-pasal yang ditentang buruh adalah terkait penetapan upah minimum dalam omnibus law yang hanya berdasarkan upah minimum provinsi, padahal selama ini ada juga upah minimum berdasarkan kabupaten/kota dan sektoral.

“Kalau yang berlaku hanya upah minimum provinsi, misal di Jawa Barat sebesar Rp1,8 juta, sementara di Karawang dan Bekasi lebih dari Rp4 juta, maka akan ada penurunan upah minimum besar-besaran,” ujar Kahar.

Kemudian Kahar mengatakan buruh juga menolak rumus kenaikan upah tahunan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, sementara sebelumnya ada komponen inflasi selain pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar kenaikan upah buruh tahunan.

“Kalau hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, kenaikannya akan lebih kecil dan kenaikan itu juga akan termakan inflasi,” lanjut Kahar.

Kahar menambahkan buruh juga menentang dihapusnya pasal 59 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Penghapusan tersebut berarti sistem karyawan kontrak bisa berlaku di semua jenis pekerjaan dan kemungkinan tidak akan ada lagi pengangkatan karyawan tetap sehingga status karyawan hanya dikontrak terus menerus.

“Karyawan kontrak tidak dapat pesangon dan aturan pesangon ke depannya akan hilang,” tambah Kahar.

Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga membebaskan penggunaan tenaga alih daya (outsourching) dari sebelumnya dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan saja.

Kahar mengatakan dalam RUU tersebut juga ada revisi pada pasal 93 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dengan meniadakan upah bagi buruh yang cuti karena sakit dalam jangka waktu lama.

Sebelumnya ada aturan yang mengharuskan perusahaan membayar 100 persen upah buruh yang cuti sakit selama 4 bulan pertama dan pada 4 bulan selanjutnya harus membayar 75 persen upah, serta pada 4 bulan ketiga harus membayarkan 50 persen upah buruh.

“Revisi ini menghapuskan aturan tersebut sehingga tidak ada ketentuan mengenai pembayaran upah buruh yang cuti karena sakit dan perusahaan tidak akan kena sanki kalau tidak membayarkan upahnya,” tambah Kahar.

Kahar juga menyoroti mudahnya tenaga kerja asing masuk khususnya pada sektor start up karena bisa membahayakan keberlangsungan industri 4.0 di Indonesia.

“KSPI akan tetap mengupayakan penolakan lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR dan dari luar tim koordinasi tersebut,” kata dia.

Dia menambahkan KSPI akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja serta akan menyampaikan pokok pikiran penolakan kepada pemerintah.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.