JAKARTA
Senin siang itu, Murtaza Hussaini, 17, dengan perut kosong menanti datangnya bantuan makanan bersama ratusan pencari suaka di gedung bekas milik Komando Distrik Militer di Kalideres, Jakarta Barat.
Namun hingga pukul dua siang, makanan yang ditunggu tidak kunjung tiba.
Murtaza yang berasal dari Afghanistan telah berada di Indonesia sejak satu tahun lalu bersama ibu serta tiga orang saudarinya.
Kampung halaman mereka di Provinsi Maidan Wardak masih didera konflik hingga saat ini.
Belakangan, hari-hari Murtaza dan para pencari suaka semakin sulit setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan bantuan untuk mereka sejak 31 Agustus.
Pemprov DKI sebelumnya menyediakan tempat berteduh di gedung ini bagi para pencari suaka agar mereka tidak memenuhi trotoar di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Selama 1,5 bulan sejak pertengahan Juli, Pemprov DKI menyediakan makanan dua kali sehari, fasilitas toilet berserta air, listrik, hingga fasilitas kesehatan.
Sedangkan saat ini bantuan makanan datang tak pasti, tidak ada listrik, tidak ada toilet dan air bersih, apalagi obat-obatan.
Para pencari suaka juga diminta meninggalkan gedung dengan bantuan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,6 juta - tergantung jumlah anggota keluarga - dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Ketika sebagian pencari suaka menerima tawaran itu, Murtaza bersama ibu dan tiga saudarinya menolak dan memilih bertahan.
“Dimana kami bisa mendapatkan tempat tinggal dengan uang itu? Belum lagi kami harus membeli makanan dan kebutuhan dasar lainnya,” kata Murtaza, kepada Anadolu Agency, Senin.
Ketimbang diberi uang, Murtaza berharap UNHCR menyediakan tempat penampungan dan makanan sambil menanti kepastian penempatan mereka di negara penerima suaka.
“Shelter dan makanan saja cukup, kami tidak ingin uang yang hanya diberikan satu kali tapi kemudian kami tidak tahu bagaimana selanjutnya setelah uang itu habis,” tutur dia.
Apalagi, lanjut dia, para pencari suaka ini tidak diizinkan bekerja, apalagi menjadi warga negara Indonesia.
Sampai saat ini juga belum ada kepastian dari UNHCR terkait nasib mereka selanjutnya, perihal perihal kapan Murtaza serta ratusan orang lainnya menerima suaka agar bisa memulai hidup mereka kembali.
Murtaza mengaku tidak memiliki sumber pemasukan, setelah saudaranya yang kini berada di Australia tidak sanggup lagi mengirimi uang.
“Dia sudah menanggung kami selama satu tahun, sekarang dia sudah tidak sanggup lagi,” ujar dia.
Di gedung bekas Kodim ini, mereka setidaknya bisa tidur di bawah atap tanpa harus membayar. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil beralas tikar di dalam gedung itu.
Dia kini bergantung pada kebaikan hati sejumlah orang yang menyumbangkan dana atau makanan.
Bahkan menurut dia, sejumlah pencari suaka yang sempat meninggalkan gedung bekas kodim ini kembali lagi setelah kehabisan uang.
Pencari suaka asal Afghanistan lainnya, Hassan Ramazan, 41, juga menolak meninggalkan gedung eks Kodim.
Dia meminta UNHCR menyediakan tempat penampungan untuk mereka. Jika permintaan untuk meninggalkan terus muncul, Hassan berencana akan kembali mendiami trotoar Kebon Sirih di dekat kantor UNHCR karena dia tidak tahu harus kemana.
“Kalau mereka tidak bisa memenuhi hak kami, kami siap berjalan kaki ke Kebon Sirih,” kata Hassan ketika ditemui.
Hassan telah berada di Indonesia selama hampir empat tahun dan kini kehabisan uang setelah kerabatnya tidak lagi sanggup mengirimi uang.
Dia meninggalkan rumahnya di Ghazni, Afghanistan lantaran lelah menghadapi konflik yang tidak kunjung berakhir.
“Setiap hari di dalam hidup saya di Afghanistan diwarnai oleh konflik, dimana banyak orang menjadi korban,” kata Hassan.
“Saya hanya berharap ada solusi untuk masa depan, sebuah tempat yang damai dan tanpa konflik,” lanjut dia.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Taufan Bakri mengatakan untuk saat ini pihaknya tidak akan mendesak para pencari suaka untuk meninggalkan gedung eks kodim sebelum ada solusi dari UNHCR. Namun Pemprov tidak lagi bisa memberikan bantuan kepada mereka.
“Kami fleksibel saja menangananinya, enggak cepat-cepat mesti meninggalkan tempat,” tutur Taufan ketika dihubungi.
Pemerintah pusat pun masih belum memutuskan penanganan lebih lanjut dari para pengungsi. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat mengatakan para pengungsi menjadi tanggung jawab dari UNHCR.
Pasalnya Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi sehingga tidak berkewajiban menangani para pengungsi.
Namun dengan situasi saat ini Kemensos berencana menampung mereka di kawasan Bambu Apus. Harry mengatakan hal ini masih dibicarakan lebih lanjut bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
“Kalau mau ditampung sementara, kami minta registrasi yang betul dari UNHCR, jangan sampai tidak terdata dengan baik dan harus jelas kapan mereka resettlement ke negara tujuan. Keputusan lebih lanjut akan kami bahas di rapat koordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Kemlu,” ujar Harry.
