Dunia

Taliban: Turki dapat mainkan peran renovasi dan pulihkan Afghanistan

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Menteri Luar Negeri Pemerintahan Taliban Amir Khan Muttaqi mengatakan pengakuan resmi pemerintahnya dan bantuan internasional sangat penting bagi pemulihan ekonomi negara

Mehmet Ozturk   | 18.10.2021
Taliban: Turki dapat mainkan peran renovasi dan pulihkan Afghanistan Menteri Luar Negeri Pemerintahan Taliban Amir Khan Muttaqi. (Foto file - Anadolu Agency)

ANKARA

Taliban mengatakan Turki dapat memainkan “peran aktif dalam investasi, merealisasikan beberapa proyek, merenovasi dan memulihkan Afghanistan,” dengan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Menteri Luar Negeri Pemerintahan Taliban Amir Khan Muttaqi mengatakan pengakuan resmi pemerintahnya dan bantuan internasional sangat penting bagi pemulihan ekonomi negara.

Muttaqi memimpin delegasi Taliban dalam kunjungan resmi ke Turki pada Kamis untuk membahas masalah bilateral dan kerja sama terkait masa depan Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Muttaqi mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu terkait pengakuan resmi terhadap Taliban dan aset milik Afghanistan yang diblokir oleh AS.

Muttaqi mengatakan pembekuan cadangan keuangan Afghanistan oleh AS setelah pengambilalihan Taliban, melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia.

Dia menekankan dana yang diblokir oleh AS dikirim dari negara lain untuk pembangunan Afghanistan. 

"Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa uang ini diblokir? Apa yang dilakukan warga Afghanistan?" tanyanya retoris.

"Di sisi lain, AS dan negara-negara lain mengatakan bantuan kemanusiaan harus diberikan ke Afghanistan dan hak asasi manusia harus dihormati. Tapi, mereka meninggalkan orang-orang Afghanistan dengan populasi sekitar 40 juta tanpa kebutuhan dasar.”

Muttaqi mengatakan masalah ini diangkat ke publik oleh otoritas Turki selama konferensi pers pada Rabu.

Pengakuan pemerintahan baru 

“Seperti yang telah kami katakan dalam pertemuan kami beberapa hari terakhir, dalam pertemuan dengan delegasi AS dan Uni Eropa di Doha, dan dalam pertemuan kami di Turki, negara-negara seperti itu telah berdiri, beberapa di antaranya dicapai dengan paksa, kudeta atau pemilu di mana satu orang atau dinasti keluarganya menghegemoni. Mengapa negara-negara seperti itu diakui tetapi pemerintah di Afghanistan tetap menjadi negara de facto?" tanyanya.

Muttaqi mengatakan ini adalah perampasan hak-hak warga Afghanistan dan mengatakan situasi tersebut memiliki efek negatif pada perekonomian Afghanistan.

Dia mencatat bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim dari seluruh dunia telah didistribusikan  ke Afghanistan dan AS serta Uni Eropa menjanjikan bantuan dalam pertemuan sebelumnya dengan delegasi.

Memperhatikan bahwa UE menjanjikan lebih dari USD1 miliar dalam bantuan kemanusiaan dan jumlah bantuan diputuskan pada Konferensi Jenewa, Muttaqi berkata, "Ini menunjukkan adanya kerja sama negara-negara di dunia dengan kami. Hubungan dengan kami semakin baik dari hari ke hari. Hari ini berdampak positif di lapangan,” ujar dia. 

'Tidak mengakui pemerintahan baru di Afghanistan menguntungkan Daesh/ISIS'

Muttaqi meyakinkan bahwa keamanan terjamin di Afghanistan dari ancaman kelompok teror Daesh/ISIS.

“Mereka melakukan serangan di masjid dan jalan-jalan. Anda akan setuju bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk memastikan keamanan semua masjid dan jalan-jalan. Mereka tidak memiliki tempat di Afghanistan. Dengan cara ini, tekanan internasional sedang diberikan pada pemerintah Afghanistan. Propaganda ini juga bekerja dua arah untuk Daesh/ISIS,” kata dia.

“Fakta bahwa negara baru di Afghanistan tidak diakui secara resmi bermanfaat bagi Daesh/ISIS. Negara-negara di dunia, di satu sisi, mengatakan mengontrol orang-orang Afghanistan agar mereka tidak beremigrasi. Di sisi lain, mereka tidak secara resmi mengakui pemerintah dan memberikan semangat kepada Daesh/ISIS. Ini bukan untuk kepentingan Afghanistan maupun dunia,” terang dia.

Turki dan pemerintahan baru di Afghanistan mengadakan kontak tingkat tinggi pertama mereka setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus.

Taliban merebut Kabul, memaksa presiden dan pejabat tinggi lainnya meninggalkan negara itu.

Mereka telah membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Hasan Akhund.

Dunia internasional telah meminta kelompok itu untuk membentuk pemerintahan inklusif yang mewakili keragaman etnis negara itu.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın