Sekjen PBB akan pidato tentang Ukraina di Dewan Keamanan pada Kamis

WASHINGTON

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan berpidato di Dewan Keamanan pada 5 Mei terkait situasi di Ukraina, kata utusan AS untuk PBB pada Selasa.

AS memegang kursi kepresidenan dewan keamanan untuk bulan Mei, dan Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York bahwa badan tersebut "akan tersita dengan perang Rusia di Ukraina seperti yang dihadapi dewan ini selama beberapa bulan terakhir. "

Guterres mengakhiri kunjungan ke Ukraina pekan lalu setelah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, dan melanjutkan seruannya untuk segera mengakhiri permusuhan, dengan mengatakan "semakin cepat perang ini berakhir, semakin baik."

Lebih dari 3.100 warga sipil di Ukraina telah tewas dan lebih dari 3.300 terluka sejak Rusia memulai perangnya pada akhir Februari, menurut PBB, yang mengatakan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih banyak.

Thomas-Greenfield mengatakan bahwa selain pertemuan Kamis di Ukraina, AS bermaksud mengadakan pemungutan suara pada rancangan resolusinya tentang Korea Utara, yang diperkirakan akan menjatuhkan sanksi baru kepada Pyongyang sebagai pembalasan atas uji coba rudal berturut-turut yang telah dilakukan yang bertentangan dengan pelanggaran resolusi PBB.

"Kami sangat prihatin dengan situasi di sana, banyaknya pelanggaran resolusi Dewan Keamanan yang dilakukan DPRK, dan kami berharap agar dewan tetap bersatu dan mengutuk tindakan DPRK itu," katanya.

Dia mengacu pada Korea Utara dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Thomas-Greenfield mengimbau dewan pada Maret untuk "mengencangkan sekrup" di Korea Utara setelah uji coba menembakkan senjata yang diyakini sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM).

Dia kemudian mengatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh sistem senjata baru Pyongyang meluas ke hampir “setiap negara anggota PBB.”

“Jelas bahwa DPRK telah meningkatkan provokasinya dengan impunitas sementara dewan tetap diam. Dan jelas bahwa tetap diam dengan harapan DPRK juga akan menahan diri adalah strategi yang gagal, ”katanya.

"Dewan Keamanan harus berbicara secara terbuka dan dengan satu suara untuk mengutuk tindakan melanggar hukum DPRK, dan mendorong DPRK untuk kembali ke meja perundingan,” katanya.