PM Swedia sebut aksesi NATO mungkin memakan waktu 1 tahun

STOCKHOLM

Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson pada Rabu mengatakan bahwa pembicaraan tentang keanggotaan Swedia di NATO bisa memakan waktu satu tahun.

Andersson, yang berada di Madrid untuk mengikuti KTT Pemimpin NATO, mengatakan kepada wartawan bahwa dia menantikan pertemuan hari Rabu dan kemajuan dalam proses tersebut.

Mengenai berita di media Turki tentang ekstradisi 33 orang dari Swedia dan Finlandia ke Ankara, dia mengatakan tidak tahu apakah sebuah pengajuan telah dilakukan dan Swedia akan melakukannya melalui jalur hukum.

Andersson mengatakan warga Swedia tidak dapat dideportasi dan Swedia mengatakan akan mematuhi hukum internasional.

Mereka yang bukan teroris tidak perlu khawatir, tambahnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde menggarisbawahi kepada harian Aftonbladet bahwa Swedia menganggap serius kekhawatiran Turki tentang serangan teroris PKK dan pemerintah telah sepakat bahwa Swedia dan Finlandia tidak akan mendukung kelompok teroris PYD, YPG, dan FETO.

Linde mengutip kesepakatan yang berakhir antara anggota parlemen independen Amineh Kakabaveh, yang merupakan pendukung kelompok teror YPG/PKK, dan Partai Sosial Demokrat (SDP).

"Kesepakatan antara Kakabaveh dan Partai Sosial Demokrat itu berlaku sampai Parlemen ditutup, dan perjanjian ini berakhir karena Parlemen ditutup."

Kesepakatan antara SDP dan Kakabaveh

Andersson dinominasikan pada tahun 2021 untuk jabatan perdana menteri oleh mantan Perdana Menteri Stefan Lofven, yang telah mengundurkan diri.

Membutuhkan 175 dari 349 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan, Andersson hanya unggul satu suara, dan suara Kakabaveh mengamankan posisinya, yang membawa Andersson sebagai perdana menteri pada 24 November 2021.

Namun sebagai imbalan, Kakabaveh dan SDP mencapai kesepakatan untuk mendukung PKK/YPG.

Swedia berada di bawah tekanan dari Turki untuk mengakhiri dukungannya terhadap kelompok teror PKK/YPG jika ingin bergabung dengan NATO, dan Ankara mengatakan blok itu adalah aliansi keamanan dan bahwa setiap anggota potensial harus mengambil sikap tegas terhadap terorisme.

Dalam lebih dari 35 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teror oleh Turki, AS, dan UE - bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.

YPG adalah cabang kelompok teror PKK di Suriah.