11 Agustus 2025•Update: 13 Agustus 2025
ANKARA
Australia akan secara resmi mengakui Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September, kata Perdana Menteri Anthony Albanese pada Senin.
Menurut Australian Broadcasting Corporation, bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, Albanese mengatakan kepada wartawan bahwa Otoritas Palestina telah memberikan komitmen untuk melucuti senjata, mengakui Israel, dan mengecualikan Hamas dari pemerintahan Palestina di masa depan.
Media melaporkan sebelumnya bahwa Canberra sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan jadwal untuk mengakui Palestina, tetapi Kabinet menandatangani rencana tersebut segera setelahnya.
Ditanya apakah pengumuman tersebut dapat semakin mendorong pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melanjutkan serangan militernya di Jalur Gaza, Albanese mengatakan ia menyatakan kekhawatirannya terhadap Netanyahu tentang aksi militer Israel di Gaza.
"Saya rasa saya sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Namun, pernyataan Perdana Menteri sama seperti yang disampaikannya setahun lalu, yaitu bahwa mereka bertekad untuk menyingkirkan Hamas," ujar dia.
Prancis telah mengumumkan niatnya untuk mengakui Palestina pada pertemuan Majelis Umum PBB di New York pada September, sementara Inggris telah bergerak untuk mendukung pengakuan Palestina jika Israel gagal memenuhi serangkaian persyaratan.
Situasi di Gaza 'melampaui ketakutan terburuk dunia'
Mengulangi seruan Australia untuk pembebasan sandera dan gencatan senjata segera, Albanese mengatakan bahwa warga Australia menginginkan "pembunuhan dihentikan" dan "perdamaian dan keamanan di Timur Tengah."
"Konflik ini, yang telah berlangsung begitu lama, saya rasa warga Australia ingin segera diakhiri. Dan penyelesaiannya hanya dapat dipastikan jika baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup damai dan aman," kata dia.
Menanggapi pertanyaan apakah keputusan Australia merupakan "isyarat simbolis" dan apakah pemerintah memperkirakan AS akan memveto keputusan ini di Dewan Keamanan PBB, Albanese mengatakan pengumuman tersebut merupakan bagian dari "kontribusi praktis untuk membangun momentum."
Ditanya tentang komentar Netanyahu bahwa mengakui Palestina tidak akan membawa perdamaian, Albanese mengatakan bahwa perdana menteri Israel mengemukakan argumen yang sama kepadanya seperti yang telah ia sampaikan secara internasional.
"Saya juga mengemukakan argumen-argumen yang konsisten dengan apa yang telah saya sampaikan secara publik dalam jangka waktu yang lama," tambah dia.
Dia mengatakan kepada Netanyahu bahwa situasi di Gaza telah "melampaui ketakutan terburuk dunia."
Perdana Menteri mengatakan masyarakat internasional sedang bergerak untuk mendirikan negara Palestina, dan menentang tindakan yang merusak solusi dua negara.
"Pemerintah Netanyahu dengan cepat memperluas permukiman ilegal. Kekerasan pemukim di Tepi Barat meningkat. Ada ancaman untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki dan mengusulkan pemindahan paksa permanen rakyat Palestina. Tindakan-tindakan ini, ditambah dengan bencana kemanusiaan di Gaza, berisiko membuat solusi dua negara mustahil tercapai selama satu generasi," imbuh dia.
Albanese mencatat bahwa pemerintah Israel terus menentang hukum internasional dan menolak memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza.
Ketika ditanya apakah keputusan Australia untuk mengakui Palestina telah dibahas dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Wong mengatakan bahwa ia berbicara kepada Rubio "sebagai bentuk kesopanan diplomatik."
Israel kecam langkah Australia tersebut
Netanyahu mengecam rencana Australia untuk mengakui negara Palestina, dan mengatakan bahwa hal itu "memalukan" bagi sejumlah negara, termasuk Australia, untuk memberikan pengakuan atas negara Palestina.
Dia mengatakan bahwa langkah Australia tidak akan membawa perdamaian bagi Israel.
