Dunia

Pejabat Israel desak penerapan kedaulatan di Tepi Barat

Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B dan C di bawah Kesepakatan Oslo 1995

Rhany Chairunissa Rufinaldo  | 17.06.2019 - Update : 18.06.2019
Pejabat Israel desak penerapan kedaulatan di Tepi Barat Ilustrasi: Sebuah kantor pemerintahan Israel di Jerusalem. (Foto file- Anadolu Agency)

Tel Aviv

Abdul Raouf Arnaout

YERUSALEM

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely pada Senin mendesak penerapan kedaulatan Israel di Area C di Tepi Barat yang diduduki.

"Penggunaan istilah pencaplokan itu tidak benar. Anda mencaplok sesuatu yang bukan milik Anda. Ini bukan kisah pencaplokan. Ini adalah kisah realisasi," kata Hotovely, merujuk pada area C, sekitar 60 persen dari wilayah Tepi Barat yang diduduki, seperti dikutip surat kabar The Jerusalem Post .

"Banyak yang bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan terjadi, apa yang akan berubah [setelah aneksasi daerah C]. Selama 52 tahun, kami membiarkan mitos pekerjaan ini. Ini mitos. Ini tidak benar," tambah dia.

Di bawah Kesepakatan Oslo 1995 antara Israel dan Otoritas Palestina (PA), Tepi Barat - termasuk Yerusalem Timur - dibagi menjadi Area A, B dan C.

Area A berada di bawah kendali administrasi dan keamanan PA, Area B berada di bawah kendali administratif PA dan kontrol keamanan Israel, sementara Area C berada di bawah kendali administrasi dan keamanan Israel.

Sekitar 640.000 pemukim Yahudi saat ini tinggal di 196 pemukiman yang dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel dan lebih dari 200 pos pemukim dibangun tanpa persetujuan di seluruh Tepi Barat.

Hukum internasional menganggap Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua kegiatan pembangunan pemukiman Yahudi di sana ilegal.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.