Dunia

PBB minta Taliban penuhi janji soal 'inklusivitas, rekonsiliasi' di Afghanistan

Utusan khusus PBB bertemu penjabat menteri luar negeri Afghanistan, yang mengatakan dunia harus melihat 'realitas Afghanistan saat ini'

Ekip   | 18.05.2022
PBB minta Taliban penuhi janji soal 'inklusivitas, rekonsiliasi' di Afghanistan Ilustrasi (Foto file- Anadolu Agency)


ISTANBUL 

Perserikatan Bansa-Bangsa (PBB) mendesak Taliban untuk memenuhi janji inklusivitas dan rekonsiliasi mereka di negara yang dilanda perang itu, menurut Misi Bantuan Perserikatan-Bangsa di Afganistan (UNAMA).

Deborah Lyons, utusan khusus Sekjen PBB untuk Afghanistan, bertemu dengan pejabat Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi di Kabul pada Selasa, di mana dia membahas beberapa masalah mendesak seperti hak-hak perempuan, termasuk akses mereka ke pendidikan, pekerjaan dan kebebasan bergerak.

Dia (Lyons) juga menyampaikan “laporan tentang Panjshir,” kata UNAMA di Twitter.

Panjshir, Baghlan dan Takhar adalah provinsi utara Afghanistan dari mana "video, audio, dan laporan pelanggaran yang sangat mengkhawatirkan" telah keluar, menurut Pelapor Khusus PBB Richard Bennett, yang tiba di Afghanistan Minggu lalu.

“Langkah-langkah menuju inklusivitas & rekonsiliasi harus dilakukan (di Afghanistan),” kata UNAMA, sambil menambahkan bahwa PBB “akan menggunakan segala cara, termasuk dialog dengan Taliban, untuk memperkuat hak-hak semua warga Afghanistan.”

Abdul Qahar Balkhi, juru bicara Kementerian Luar Negeri sementara Afghanistan, mengatakan Muttaqi mendesak Lyons untuk “menyampaikan kepada PBB dan dunia tentang realitas Afghanistan seperti keamanan, upaya memberantas korupsi dan penggelapan, dan pemberantasan Daesh (ISIS) dan narkotika secara serius dan realistis.”

Lyons setuju bahwa “kenyataan dasar di Afghanistan harus mencapai dunia” dan “menyerukan upaya bersama menuju pembangunan Afghanistan secara keseluruhan,” kata Balkhi di Twitter.

​​​​​Muttaqi juga bertemu dengan Duta Besar Jepang di Kabul Takashi Okada untuk membahas sejumlah masalah penting, ungkap dia dalam cuit terpisah.

Kabar baik tentang pendidikan anak perempuan

Pemerintah sementara Taliban telah menuai kecaman luas atas keputusan yang melanggar hak-hak perempuan, termasuk melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam dan keputusan bulan ini yang mewajibkan cadar di negara itu untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Namun, Sirajuddin Haqqani, penjabat menteri dalam negeri dan wakil kepala Taliban, telah mengklaim bahwa pemerintah sedang mengerjakan rencana untuk mengembalikan anak perempuan ke sekolah menengah.

Dalam sebuah wawancara televisi yang jarang dilakukan dengan penyiar Amerika CNN, dia menjanjikan “berita yang sangat baik” tentang hal ini, sementara dia juga menolak anggapan bahwa Taliban menentang pendidikan untuk perempuan.

“Kami sedang bekerja membentuk mekanisme untuk memungkinkan anak perempuan di atas kelas enam kembali ke sekolah,” kata dia.

“Kami harus menetapkan kondisi sehingga kami dapat memastikan kehormatan dan keamanan mereka. Kami bertindak untuk memastikan ini,” sebut dia lagi, sambil menekankan bahwa pendidikan mereka harus didasarkan pada “budaya” Afghanistan dan “aturan dan prinsip Islam.”

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın