Dunia

Oposisi Sudan keberatan dengan kesepakatan pembagian kekuasaan

'Perjanjian politik dengan Dewan Militer Transisi memiliki banyak kekurangan dan celah yang harus ditangani untuk melindungi revolusi Sudan,' kata Majelis Pasukan Sipil Sudan

Maria Elisa Hospita  | 19.07.2019 - Update : 22.07.2019
Oposisi Sudan keberatan dengan kesepakatan pembagian kekuasaan Demonstran Sudan berkumpul di depan markas militer pusat menuntut pemerintah transisi sipil, di Khartoum, Sudan pada 14 April 2019. (Stringer - Anadolu Agency)

Ankara

Hiba Sait

ANKARA 

Majelis Pasukan Sipil Sudan (CFA) dan faksi oposisi yang tergabung dalam Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) menyatakan keberatan terhadap kesepakatan politik yang ditandatangani dewan militer yang berkuasa di negara itu dengan FFC.

"Perjanjian politik dengan Dewan Militer Transisi [TMC] memiliki banyak kekurangan dan celah yang harus ditangani untuk melindungi revolusi [Sudan]," kata CFA dalam sebuah pernyataan yang dirilis via Facebook resminya.

Menurut CFA, perjanjian itu akan mengarah pada dominasi TMC dalam urusan keamanan dan militer di Sudan selama masa transisi tiga tahun.

"Kesepakatan tersebut mengabaikan tuntutan revolusi yang mencita-citakan otoritas sipil dan pemerintah teknokrat," tambah majelis.

Selain itu, kesepakatan itu juga mengabaikan tuntutan hak FFC atas 67 persen kursi di parlemen sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang dicapai dengan TMC.

Pada Rabu, TMC yang berkuasa dan koalisi oposisi FFC mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan di Khartoum.

Di bawah kesepakatan itu, masa transisi Sudan akan berlangsung selama tiga tahun dan diakhiri dengan pemilihan umum.

Sudan telah jatuh dalam kekacauan sejak militer menggulingkan otokrat Omar al-Bashir pada April.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.