Safiye Karabacak

TRIPOLI 

Parlemen Pemerintahan Libya yang diakui PBB menyatakan pada hari Senin pihaknya pada saat ini tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi dengan pihak lain dalam perang saudara Libya. Pembicaraan tersebut diselenggarakan oleh PBB di Jenewa

"Parlemen memutuskan untuk menunda keikutsertaannya dalam dialog politik di Jenewa sampai terjadi kemajuan dalam masalah-masalah seperti kembalinya para pengungsi dan menghentikan operasi militer," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Hamouda Sayala, kepada wartawan.

Pada 18 Februari pasukan yang dipimpin oleh panglima perang Khalifa Haftar, yang berbasis di Libya timur, menyerang pelabuhan di ibukota Tripoli dengan roket.

Setelah serangan itu, pemerintahan GNA yang diakui PBB mengumumkan bahwa mereka keluar dari komisi militer gabungan yang disponsori PBB yang bertujuan memastikan gencatan senjata secara permanen. GNA juga keluar dari "pertemuan politik dan ekonomi" yang diselenggarakan oleh Haftar.

Sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada 2011, dua kursi kekuasaan telah muncul di Libya: Haftar di Libya timur didukung terutama oleh Mesir dan UEA, dan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli, yang mendapatkan pengakuan PBB dan internasional.

Pemerintah sah Libya telah diserang oleh pasukan Haftar sejak April lalu, dan lebih dari 1.000 orang tewas dalam kekerasan itu.

* Ditulis oleh Firdevs Bulut