Lembaga pengawas ragukan pemilu adil di Afghanistan

Shadi Khan Saif

KABUL, Afghanistan

Lembaga pengawas lokal pada Selasa mengatakan Afghanistan tidak memiliki mekanisme untuk memastikan transparansi selama pemilihan presiden yang akan datang.

Pada sebuah konferensi pers bersama, para petinggi Yayasan Pemilihan Bebas dan Adil Afghanistan dan Yayasan Pemilu Transparan Afghanistan (TEFA) mempertanyakan kemauan dan kemampuan pemerintah untuk memastikan transparansi, inklusivitas dan kemandirian selama pemilihan presiden yang akan digelar pada 28 September.

Badan-badan pengawas pemilu tersebut mengkritik Komisi Pemilihan Umum Independen karena gagal menangani masalah-masalah terkait pendaftaran pemilih, kartu identitas palsu dan penggunaan teknologi biometrik untuk verifikasi pemilih.

"Mereka yang bertanggung jawab seperti komisi pemilihan umum, komunitas internasional dan pemerintah Afghanistan sejauh ini tidak menanggapi masalah ini dengan serius," kata Naeem Ayubzada, kepala TEFA.

Ketika ambiguitas menyelimuti pemilihan presiden di tengah proses perdamaian yang dipercepat, komisi pemilihan negara menyelesaikan daftar calon peserta pemilu pada Senin.

Para kandidat tersebut di antaranya Presiden Ashraf Ghani, Wakil Presiden Abdullah Abdullah, mantan Penasihat Keamanan Nasional Haneef Atmar dan mantan pemimpin Mujahidin Gulbuddin Hekmatyar.

Awal bulan ini, Kelompok Pendukung Pemilu, aliansi donor utama seperti Uni Eropa, Australia, Swedia, Jerman, Jepang, Inggris, AS dan NATO serta Misi Bantuan PBB di Afghanistan mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk terus membuat kemajuan dalam persiapannya menuju pemilu.