ISTANBUL
Perdana Menteri Jepang yang akan lengser, Shigeru Ishiba, pada Selasa menekankan bahwa perdamaian dan keamanan bukanlah sesuatu yang otomatis, tetapi harus dijunjung tinggi secara aktif.
Dia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melakukan reformasi besar-besaran, dan mengatakan bahwa struktur saat ini—yang berlandaskan tatanan pasca-Perang Dunia II—semakin tidak mampu mengatasi tantangan global saat ini.
Mencatat bahwa majelis yang dipercayakan Piagam PBB kepada Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian internasional, tanggung jawab yang mencakup pembentukan pasukan penjaga perdamaian dan pengakuan hak untuk membela diri, Ishiba berpendapat bahwa hak veto yang diberikan kepada lima anggota tetap telah berulang kali menghalangi kemampuan Dewan untuk bertindak dalam situasi kritis.
"Agresi Rusia terhadap Ukraina adalah contoh paling nyata di mana seorang anggota tetap Dewan Keamanan, yang memiliki tanggung jawab khusus untuk perdamaian dan keamanan internasional, telah menyerang negara tetangganya. Hal ini mengguncang fondasi tatanan internasional di mana resolusi Dewan Keamanan diveto dan tidak diadopsi, dan resolusi Majelis Umum yang menyerukan Rusia untuk segera mundur justru diadopsi tetapi tidak diimplementasikan," ujar dia.
Mengutip pentingnya legitimasi dan representasi, Ishiba menyerukan agar keanggotaan tetap dan tidak tetap di Dewan Keamanan diperluas dalam pidatonya di PBB.
Sebagai bagian dari usulan ini, anggota tetap baru akan dibekukan hak vetonya selama masa transisi 15 tahun untuk memastikan bahwa Dewan dapat berfungsi lebih efektif dan adil.
Terkait situasi di Gaza, pidato Ishiba mengutuk perluasan operasi militer Israel dan krisis kemanusiaan yang diakibatkannya, yang telah menyebabkan kelaparan.
Situasi di Palestina telah mencapai titik yang sangat serius dan mengkhawatirkan, yang mengancam akan merusak fondasi solusi dua negara, yang telah lama diupayakan oleh komunitas internasional dan yang secara konsisten didukung oleh Jepang. Perluasan operasi darat Israel baru-baru ini di Kota Gaza akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di Gaza, termasuk kelaparan.
"Jepang mengutuk tindakan-tindakan ini, yang sepenuhnya tidak dapat diterima sekeras-kerasnya. Kami menyerukan penghentiannya segera. Saya merasa sangat geram dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pejabat senior pemerintah Israel yang tampaknya secara tegas menolak gagasan pembangunan negara Palestina," ungkap dia.
Dia juga menghimbau kelompok Palestina Hamas untuk membebaskan semua sandera dan menyerahkan kendali kepada Otoritas Palestina, menyoroti pelatihannya sendiri terhadap ribuan pegawai negeri di Palestina, mendukung infrastruktur pertanian dan industri, serta menawarkan bantuan kemanusiaan.