Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin menyebut adanya pergeseran nyata dalam sikap sejumlah negara, terutama di Eropa, terkait pendudukan dan permukiman ilegal Israel, namun menegaskan perubahan itu harus diwujudkan dalam "langkah-langkah praktis di lapangan."
Dalam wawancara dengan Anadolu, Shahin mengatakan terdapat "tren yang semakin kuat menuju isolasi internasional Israel dan simpati yang lebih besar terhadap rakyat Palestina," namun memperingatkan bahwa ekspresi simpati saja tidak lagi cukup.
"Isu Palestina sudah jelas bagi seluruh dunia dan tidak perlu lagi banyak penjelasan," kata Shahin, seraya menambahkan bahwa yang kurang saat ini bukan pemahaman, melainkan "kemauan politik untuk mengubah pemahaman itu menjadi langkah-langkah nyata."
Dunia, katanya, "sepenuhnya memahami apa yang terjadi di Tepi Barat maupun Gaza," namun terus membatasi responsnya hanya pada pernyataan kecaman.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan praktis, bukan lebih banyak pernyataan," tambahnya.
Shahin menyebut telah terjadi "perubahan nyata" dalam retorika sejumlah negara, terutama di Eropa, di mana pemerintah-pemerintahnya menjadi "lebih tegas" dalam menggambarkan pendudukan, permukiman, dan kekerasan Israel.
Spanyol, katanya, telah "berada di garis terdepan dalam menyerukan tindakan konkret," sementara Jerman juga mulai berbicara "lebih terbuka tentang pendudukan, permukiman, dan serangan pemukim Israel."
Belanda dan negara-negara lain juga mengambil posisi yang lebih maju, tambahnya.
Shahin menyebut pergeseran ini signifikan dan layak untuk dibangun lebih lanjut, namun masih "di bawah tingkat yang diperlukan."
"Kita perlu mempercepat proses ini dan mengubahnya menjadi langkah-langkah nyata di lapangan," ujarnya.
Menurut Shahin, momen saat ini menuntut peralihan dari ekspresi solidaritas menuju akuntabilitas nyata.
"Israel tidak akan merespons kecuali ada harga nyata yang harus dibayar," katanya, memperingatkan bahwa ketergantungan pada kecaman saja hanya "mendorong pelanggaran lebih lanjut."
"Ketika tidak ada akuntabilitas, pelanggaran terus berlanjut. Inilah yang kita lihat selama bertahun-tahun, karena Israel telah terbiasa dengan impunitas," tambahnya.
Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, namun keduanya belum ditangkap.
Shahin menyatakan rakyat Palestina menyerukan langkah-langkah yang jelas, "baik melalui sanksi, tindakan hukum, maupun langkah diplomatik yang mencerminkan keseriusan komunitas internasional."
"Hukum internasional sudah jelas, tetapi masalahnya terletak pada pelaksanaannya," katanya.
Shahin mengatakan diplomasi Palestina bergerak intensif di berbagai forum internasional untuk mendorong tindakan yang lebih kuat.
Ia menyebut para pejabat Palestina "bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Hak Asasi Manusia, sambil menyerahkan berkas-berkas terkait permukiman, serangan pemukim Israel, kebebasan beribadah, dan undang-undang tahanan."
Upaya-upaya tersebut, tambahnya, melampaui organisasi internasional dan mencakup keterlibatan langsung dengan pemerintah dan parlemen di seluruh dunia.
Menurut Shahin, upaya-upaya ini telah menghasilkan keputusan-keputusan penting, namun tahap saat ini membutuhkan lebih dari sekadar keputusan. "Kita butuh implementasi."
Shahin mengaitkan urgensi tindakan internasional dengan memburuknya situasi di lapangan, khususnya di Tepi Barat yang diduduki.
"Ada perluasan permukiman yang terus berlanjut, serangan berulang oleh pemukim Israel, dan pembatasan yang semakin besar terhadap kehidupan sehari-hari warga Palestina," katanya.
Menurut Shahin, rakyat Palestina menghadapi tekanan terbesar dalam beberapa dekade, dengan fase saat ini membawa implikasi yang bersifat eksistensial.
"Dunia tidak bisa terus menyaksikan kenyataan ini tanpa intervensi nyata," tambahnya.
Shahin menegaskan aneksasi bukanlah kemungkinan di masa depan, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung.
"Aneksasi tidak pernah berhenti. Apa yang kita lihat hari ini adalah konsolidasi bertahap dari kenyataan ini," katanya.
"Pembahasan tentang aneksasi bukan hal baru, tetapi hari ini kita melihat upaya yang lebih cepat untuk memaksakan hal itu di lapangan," tambahnya.
Shahin mengatakan kondisi kehidupan di Tepi Barat yang diduduki terus memburuk di tengah kemerosotan ekonomi dan meningkatnya pengangguran.
"Ada pekerja yang kehilangan sumber penghasilan dan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa krisis keuangan pemerintah Palestina, terutama akibat penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel, telah semakin memperparah situasi.
Mengenai Gaza, Shahin menggambarkan situasi kemanusiaan sebagai "bencana."
"Meski banyak pembicaraan soal kesepakatan, kenyataannya belum berubah cukup dan bantuan masih belum mencapai Gaza dalam jumlah yang dibutuhkan," katanya.
"Sektor kesehatan berada di ambang kehancuran, infrastruktur telah hancur, dan warga sipil sangat membutuhkan intervensi internasional," tambahnya.
Shahin menyebut salah satu tantangan utama saat ini adalah menata kembali administrasi Gaza dalam kerangka nasional Palestina yang terpadu, sekaligus mencegah munculnya badan-badan paralel di luar sistem politik Palestina yang lebih luas.
Ia mengatakan kontak sedang berlangsung dengan para aktor internasional terkait apa yang dikenal sebagai Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Badan non-politik yang dibentuk berdasarkan rencana yang didukung AS itu bertugas mengelola urusan sipil sehari-hari Gaza.
Shahin menegaskan setiap pengaturan masa depan di Gaza harus sepenuhnya dikoordinasikan dengan pemerintah Palestina di Tepi Barat, demi menjaga kesatuan pengambilan keputusan Palestina.
"Ketiadaan koordinasi terpadu akan semakin memperumit situasi," katanya, menekankan perlunya satu otoritas politik dan administratif.
Shahin menyebut Turkiye termasuk pendukung terkuat perjuangan Palestina, baik secara politik maupun kemanusiaan.
Ia menyebut Ankara termasuk ibu kota pertama yang mengirimkan bantuan ke Gaza dan terus mendukung proyek-proyek bantuan dan pembangunan di Tepi Barat yang diduduki serta Yerusalem Timur.
"Dukungan ini meninggalkan dampak nyata di lapangan," katanya.
Shahin menambahkan bahwa hubungan Palestina-Turkiye berakar pada dukungan Turkiye yang sudah lama terjalin untuk hak-hak Palestina di forum-forum internasional.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Turkiye atas solidaritas mereka yang berkelanjutan dengan rakyat Palestina, seraya menyebut hal itu "memperkuat kemampuan rakyat Palestina untuk tetap teguh menghadapi kenyataan saat ini."
news_share_descriptionsubscription_contact
