Dunia, Regional

Indonesia, Malaysia minta Myanmar bebaskan Suu Kyi, dengarkan aspirasi rakyat

Malaysia meminta situasi politik di Myanmar saat ini tidak berdampak pada upaya repatriasi pengungsi Rohingya

Pizaro Gozali Idrus, Erric Permana  | 02.03.2021 - Update : 02.03.2021
Indonesia, Malaysia minta Myanmar bebaskan Suu Kyi, dengarkan aspirasi rakyat Pengunjuk rasa berdemonstrasi dengan membawa poster dan plakat bergambar Aung San Suu Kyi, untuk memprotes kudeta militer di Mandalay, Myanmar, 22 Februari 2021. ( Stringer - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA 

Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia meminta Myanmar segera membebaskan tahanan politik yang ditahan dalam kudeta 1 Februari lalu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan informal menteri luar negeri ASEAN terkait Myanmar yang dipimpin Brunei Darussalam secara virtual, Selasa.

Menurut Menteri Retno, komunikasi dan dialog antarpihak di Myanmar termasuk melepaskan tahanan politik, merupakan pilihan terbaik.

ASEAN menurut dia bisa memfasilitasi komunikasi dan dialog antarpihak di Myanmar.

Dalam pertemuan ini, Menteri Retno juga menyampaikan situasi di Myanmar masih mengkhawatirkan, karena kekerasan terus meningkat hingga menyebabkan tewasnya warga sipil.

"Masih terus terjadi penangkapan terhadap warga sipil," jelas Menteri Retno dalam konferensi pers virtual seusai pertemuan informal ASEAN.

Menteri Retno mengulangi imbauannya agar aparat keamanan Myanmar menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran.

"Perdamaian stabilitas dan kesejahteraan kawasan harus terus dijaga. Rakyat ASEAN telah merasakan perdamaian stabilitas dan kesejahteraan selama puluhan tahun," jelas Menteri Retno.

"Keinginan dan niat baik untuk membantu tidak dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN," tambah dia.

Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat bagi para pemimpin politik yang ditahan di Myanmar.

Tokoh yang harus segera dibebaskan termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar U Win Myint dan pemimpin politik lain.

Pemerintah junta militer Myanmar juga harus mengupayakan dialog antara pihak terkait, ujar dia.

“Kami mendesak semua pihak terkait untuk terus menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap warga sipil tidak bersenjata," kata Menteri Hishamuddin dalam pernyataannya.

"Kami sangat prihatin atas hilangnya nyawa tak berdosa dan terluka selama situasi yang sedang berlangsung di Myanmar,” tambah dia.

Menurut dia, Myanmar memang memiliki hak prerogatif atas politik dalam negerinya.

Namun, dia berharap pemerintah junta militer juga memperhatikan kekhawatiran negara-negara anggota ASEAN terkait kondisi dalam negeri negara itu.

“Sangat penting bagi Myanmar untuk mengupayakan solusi atas krisis politik dengan cara tertentu yang menjunjung tinggi kemauan dan aspirasi rakyat Myanmar,” ucap Hishamuddin.

--Isu Rohingya

Menteri Hishammudin juga meminta situasi politik di Myanmar saat ini tidak berdampak pada upaya repatriasi pengungsi Rohingya.

“Malaysia secara langsung terkena dampak krisis Negara Bagian Rakhine dengan terus menerus menghadapi masalah migrasi ilegal,” ucap Menteri Hishamuddin.

Dia mengatakan Malaysia akan terus mendukung upaya kepulangan pengungsi Rohingya ke Rakhine dengan aman, sukarela, dan bermartabat.

“Kami menyambut baik komitmen berkelanjutan Myanmar dalam masalah ini,” kata dia.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.