Rhany Chairunissa Rufinaldo
19 Agustus 2020•Update: 19 Agustus 2020
Muhammed Semiz
GAZA, Palestina
Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Rabu mengatakan bahwa normalisasi hubungan antara Israel dan Sudan tidak akan menguntungkan kawasan itu.
Juru bicara Hamas Hazim Qasim mengatakan komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan tentang upaya Sudan untuk membangun hubungan formal dengan Israel bertentangan dengan sikap rakyat Sudan yang mengakui Israel sebagai musuh.
"Cara normalisasi mendorong Israel untuk melanjutkan agresi terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan kejahatannya," kata Qasim kepada Anadolu Agency.
Menyerukan penutupan jalur menuju normalisasi, dia mengatakan normalisasi akan menguntungkan proyek Zionis ekspansionis dan bukan masyarakat di wilayah tersebut.
"Saya tidak dapat menyangkal bahwa ada kontak antara Sudan dan Israel," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan Haydar Badawi Sadig kepada Reuters, Selasa.
Memuji kesepakatan normalisasi antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel, Sadig mengatakan langkah Emirat adalah langkah berani dan berkontribusi untuk menempatkan dunia Arab di jalur yang benar untuk membangun perdamaian di kawasan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Sudan kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka terkejut dengan pernyataan Sadig.
"Kementerian Luar Negeri Republik Sudan menegaskan bahwa masalah hubungan dengan Israel tidak dibahas di Kementerian Luar Negeri dengan cara apa pun dan Duta Besar Haydar Badawi Sadig tidak ditugaskan untuk membuat pernyataan apa pun terkait hal itu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik pernyataan Sadig tentang mengupayakan kesepakatan damai dengan Israel.
"Israel, Sudan dan kawasan itu semuanya akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan damai dan akan bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama untuk semua negara di kawasan itu," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, Selasa.
Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan antara Israel dan UEA untuk menormalisasi hubungan kedua negara.
UEA adalah negara Teluk pertama dan negara Arab ketiga yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel setelah Mesir dan Yordania.
Terlepas dari laporan bahwa kesepakatan itu menghentikan rencana kontroversial Israel untuk mencaplok bagian Tepi Barat, Netanyahu menegaskan komitmen berkelanjutan pemerintahnya untuk melanjutkan rencana aneksasi.
Kelompok-kelompok Palestina mengecam kesepakatan itu, menyebutnya tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak warga Palestina.
